Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak akan mengumpulkan 841 kepala desa (kades) di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim, terkait fasilitasi Dana Desa (DD) dari APBN yang selama ini disalurkan melalui bank itu.
“Pertemuan antara Pak Gubernur Kaltim dengan 841 kades se-Kaltim rencananya akan digelar pada Rabu, 19 Juli di Aula BPD Kaltim, Samarinda,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, M Jauhar Efendi di Samarinda, Minggu (16/7/2017).
Pertemuan gubernur dengan para kades tersebut juga akan dihadiri oleh Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Ahmad Erani Yustika.
“Rencana awal, pertemuan dengan kades dan para Kepala DMPD se-Kaltim ini akan dihadiri langsung oleh Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, tapi karena beliau berhalangan hadir mengingat di hari yang sama ada kegiatan yang tak kalah penting, maka diwakili oleh Pak Erani,” tuturnya.
Pertemuan dilakukan di BPD Kaltim atau Bank Kaltim karena bank ini yang melakukan fasilitasi, mengingat selama ini DD yang disalurkan dari APBN ditransfer melalui Bank Kaltim.
DD dari APBN mulai digelontorkan sejak 2015 dengan bank sebagai penyalur untuk Kaltim berada di Bank Kaltim.
Penyaluran DD tersebut akan terus berlanjut hingga tahun-tahun mendatang.
Pada 2015, lanjutnya, DD untuk Kaltim sebesar Rp240 miliar untuk 836 desa, pada 2016 naik menjadi Rp540,76 miliar yang juga masih untuk 836 desa dari tujuh kabupaten.
Kemudian pada 2017 DD untuk Kaltim mengalami kenaikan menjadi Rp692,42 miliar untuk 841 desa.
Kenaikan jumlah desa yang menerima DD bukan karena tahun sebelumnya ada desa tidak menerima DD, tapi karena ada beberapa desa yang dimekarkan, seperti di Kutai Timur dan Berau.
Pada tahun 2018 diperkirakan DD untuk Kaltim kembali mengalami kenaikan, tapi ia tidak berani memastikan berapa persen kenaikannya karena memang belum ditetapkan Pusat, tetapi yang pasti tiap tahun terus naik.
“Berdasarkan data yang masuk di DPMPD Kaltim, sebanyak 841 desa itu menggunakan Rekening Kas Desa pada Bank Kaltim untuk pengelolaan APBD Desa, makanya pertemuan ini difasilitasi oleh Bank Kaltim,” ucap Jauhar. (antara)
