Di Kota Samarinda saat ini tak ditemukan lagi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di tepi jalan raya.
Pasalnya, sejak bebarapa minggu lalu bak-bak sampah tersebut telah dibongkar dan dipindah ke lokasi lain yang jauh dari jalan raya.
Hal ini merupakan komitmen penataan Kota Tepian yang dijanjikan Wali Kota Andi Harun dan pasangannya Rusmadi dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.
Namun siapa sangka di balik upaya pemindahan tersebut, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi yang membidanginya, sempat kebingungan.
Cerita ini diungkap langsung Andi Harun saat memimpin rapat lintas OPD, Kamis (18/03/2020), di Balaikota.
“Sampai saya harus ikut turun tangan untuk melobi Pemerintah Provinsi agar mereka mau meminjamkan aset tanahnya untuk dijadikan TPS sampah,”sebutnya, dikutip HarianKaltim.com dari rilis Kominfo Samarinda.
Makanya, ia menegaskan pentingnya untuk melakukan inventarisir aset mulai dari sekarang.
Karena apabila aset bangunan dan tanah terarsip secara rapi dalam bentuk digital, mungkin kebingungan DLH tidak akan terjadi saat memindahkan TPS ke lahan pemerintah.
Wali Kota pun mendorong Badan Pengelola Aset Daerah (BPKAD) Samarinda untuk melakukan digitalisasi data terhadap aset-aset milik pemerintah.
Digitalisasi aset disini terkait data pertanahan yang asetnya sudah beralih kepemilikan menjadi personal.
“Saya minta BPKAD untuk meneliti aset -aset tanah mana saja yang dimiliki Pemkot yang sudah berpindah kepemilikan ke personal, infonya ada di pergudangan.”celetuk Wali Kota.
Ia menjelaskan, digitalisasi aset tanah di sini menjadi penting di kepemimpinannya bersama Wawali Rusmadi , karena ke depan status kepemilikan tanah tadi harus jelas secara data dan juga status hukumnya.
itu saja, mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini juga dengan tegas mengintruksikan kepada OPD terkait untuk menyelusuri dokumen perjanjian kerjasama aset pemerintah dengan pihak swasta.
Bahkan dirinya tak segan untuk mengejar para pelaku yang nakal karena berani mengubah status kepemilikan aset pemerintah tersebut menjadi personal.
