Tanpa banyak gembar gembor alias ‘diam-diam’ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim telah melakukan audit terhadap BPJS Cabang Samarinda dan Cabang Balikpapan.
Di Samarinda, tim BPKP melakukan pemeriksaan atau uji petik terhadap 8 rumah sakit.
Sedangkan di Balikpapan menyasar 7 rumah sakit.
Audit dilakukan mulai pertengahan Desember 2018 dengan melibatkan hampir separuh tenaga auditor.
BPKP dan pihak BPJS pun telah menyepakati untuk menindaklanjuti hasil audit dalam upaya peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesejahteraan Nasional (JKN) di wilayah Kalimantan Timur dan perbaikan sistem klaim.
Kesepakatan ini dihasilkan dalam pertemuan antara Deputi Direksi BPJS Wilayah Kaltimseltengtara, Benjamin Saut PS saat berkunjung ke Perwakilan BPKP Kaltim, beberapa hari lalu.
Kunjungan diterima langsung Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Adil Hamonangan didampingi Korwas Bidang IPP Widhi Sutikno beserta tim audit.
Audit itu sendiri merupakan impelementasi dari permintaan Kementerian Keuangan kepada BPKP untuk melakukan audit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan 2018.
Hal ini tak lepas dari defisit anggaran yang tengah dialami BPJS secara nasional.
Kelak diharapkan dengan adanya audit, akan diketahui berapa alokasi yang harus disediakan oleh pemerintah atas klaim layanan kesehatan, demikian dikutip dari penjelasan resmi Humas BPKP, Jumat (25/1/2019).
