Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia jatuh setiap tanggal 9 Desember. Berbagai aksi digelar sejumlah elemen termasuk di Provinsi Kalimantan Timur.
Mulai dari aparat hukum, mahasiswa hingga kalangan LSM ikut ambil bagian menggelar kegiatan masing-masing.
Di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, peringatan ini ditandai dengan upacara pada Jumat (8/12/2017).
Wakil Kajati, Yusuf SH MH membacakan sambutan tertulis Wakil Jaksa Agung di hadapan para pegawai Kejati, Kejari Samarinda, dan Kutai Kartanegara.
Selain memaparkan data jumlah perkara maupun uang negara yang berhasil diselamatkan, Wakil Jaksa Agung juga mengingatkan integritas jajarannya.
Dikatakan, apabila integritas aparatur Kejaksaan baik, niscaya penegakan hukum pemberantasan korupsi akan berjalan dengan adil, begitupun sebaliknya, akan berjalan buruk bila integritas jaksa tidak baik, sebaik apapun regulasinya.
“Untuk itu penting ditekankan menjaga integritas dengan menjauhi perbuatan tercela dalam penanganan tindak perkara tindak pindana korupsi,” demikian pesan Wakil Jaksa Agung, Arminsyah .
BAGI STIKER
Sementara itu, di Balikpapan Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) Indonesia di bawah kepemimpinan Jeriko Nold membagikan stiker pesan moral, tepat pada 9 Desember 2017, sebagai gerakan moral bersama memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.
1.000 stiker dibagikan di perempatan lampu merah Balikpapan Center (BC), bersama para aktivis Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kalimantan Timur. Pada 2018 mendatang Formak merancang program pendidikan anti korupsi untuk usia dini.
UNMUL DEMO
Sedangkan di Kota Samarinda, ratusan mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar demo di Simpang Empat Lembuswana, Minggu 10 Desember 2017.
Dalam aksi unjuk rasa ini, para mahasiswa menyoroti APBD Kaltim 2018, khususnya pos dana hibah dan pos dana belanja pegawai yang totalnya lebih dari Rp2 triliun.
“Ini lebih besar dari kebutuhan masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Ada apa dengan postur APBD Kaltim kita?,” ungkap Koordinator Aksi, Freijae Rakasiwi.
Karena itu, sambung dia, APBD Kaltim memerlukan pengawasan ketat. Terutama dalam alokasi demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan.
“APBD Kaltim untuk kebutuhan masyarakat. Jangan sampai ada penyelewengan yang mengakibatkan korupsi dana APBD Kaltim,” tandas Gubernur BEM FEB Unmul 2018 ini.
Takl lupa, mahasiswa mendesak agar aparat hukum memberantas dan menindak tegas pelaku korupsi di Kaltim.
