Mantan Pejabat Ini Curiga Ada Mafia Migas Incar Jatah Blok Mahakam

Terhitung mulai 1 Januari 2018, PT Pertamina (Persero) resmi mengambil alih kelola Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie (TEPI) dan Inpex Corporation yang sudah bercokol sejak 50 tahun lalu.

Sampai saat ini Pertamina masih memegang 100% Participating Interest (PI) alias hak kelola Blok Mahakam meski pemerintah mengizinkan BUMN perminyakan tersebut melepas 39% hak kelola ke Total E&P Indonesie atau perusahaan migas lainnya.

Pertamina hanya wajib melepas 10% hak kelola ke Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Timur.

Tak ada kewajiban untuk menjual hak kelola ke pihak swasta.

Meski demikian, ada pihak-pihak yang terus mendorong agar Pertamina melepas 39% hak kelola ke Total E&P.

Berbagai macam alasan disuarakan agar Pertamina menggandeng Total sebagai mitra.

Ada pendapat yang menyebutkan bahwa Pertamina tak sanggup mengelola Blok Mahakam sendirian karena ladang gas tersebut sangat kompleks dan tingkat kesulitannya tinggi.

Ada pula yang menyatakan Pertamina perlu menggandeng mitra karena biaya operasi dan investasi untuk Blok Mahakam sangat mahal, mencapai hampir USD 2 miliar atau Rp 27 triliun per tahun.

Terlalu berat kalau itu ditanggung Pertamina sendirian.

Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu, menduga sebenarnya ada ‘mafia’ yang mengincar hak kelola Blok Mahakam dan kini berupaya memojokkan Pertamina.

Ia menuturkan bahwa mafia tersebut sudah membidik 9% hak kelola Blok Mahakam sejak Sudirman Said masih menjadi Menteri ESDM. Saat itu, mafia berusaha masuk lewat Pemda Kaltim.

Awalnya, Sudirman Said mengizinkan Pertamina melepas 30% hak kelola ke Total dengan pertimbangan untuk menjaga keberlangsungan produksi migas Blok Mahakam.

Kemudian 10% untuk Pemda agar daerah ikut merasakan keuntungan dari kekayaan migas di wilayahnya.

Tiba-tiba Pemda mengajukan permintaan agar diberi jatah 19% hak kelola Blok Mahakam.

Said Didu yang saat itu staf khusus Sudirman Said pun segera menelusuri alasan Pemda meminta tambahan 9%.

“Waktu itu tiba-tiba Pemda minta 19%, muncul proposal. Kami merasa ada yang aneh dengan 9% itu, ada apa ini?” tutur mantan Sekretaris Menteri (Sesmen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada kumparan kumparan.com, Rabu (3/1).

Said Didu segera melapor ke Sudirman Said bahwa ada pihak-pihak tertentu yang ingin memiliki 9% hak kelola Blok Mahakam dengan membonceng Pemda.

Karena itu, Sudirman Said menolak memberikan tambahan PI 9% ke Pemda.

Akhirnya tetap diputuskan bahwa jatah hak kelola untuk Pemda Kaltim tetap sebesar 10%, maksimal 30% untuk Total E&P atau perusahaan migas swasta lainnya, dan sisanya dikuasai Pertamina.

“Saya lapor ke Pak Dirman (Sudirman Said), saya telusuri. Pemda akhirnya kembali ke 10%. Pak Dirman menetapkan untuk Pemda 10% dan maksimal 30% untuk partner Pertamina di Mahakam,” ujarnya.

Rupanya mafia yang mengincar hak kelola Blok Mahakam tak kehabisan akal. Mengambil jalan memutar, mafia tersebut ingin masuk ke Blok Mahakam dengan mendompleng Total.

Pada Maret 2017, tiba-tiba muncul wacana untuk menaikkan porsi maksimal Total di Blok Mahakam dari 30% menjadi 39%.

Wacana tersebut disebut-sebut berasal dari usulan Pertamina, padahal Pertamina tak pernah mengemukakannya.

Menteri ESDM Ignasius Jonan kemudian membuat surat yang mengizinkan Pertamina menjual 39% hak kelola Blok Mahakam.

Padahal berdasarkan Surat Menteri ESDM di era Sudirman Said, Pertamina hanya boleh menjual maksimal 30% hak kelola Blok Mahakam.

“Sekarang kok muncul lagi angka 9% ini di Total? Dari 30% jadi 39%, ada apa ini? Katanya Pertamina yang mengusulkan, padahal tidak ada usulan itu. Ada angka 9% yang misterius di Mahakam,” papar Said Didu.

Dirinya berharap pemerintah tak mengakomodasi mafia untuk masuk ke Blok Mahakam. Jangan sampai BUMN dijadikan sapi perah dan kekayaan negara dirampok.

“Sangat berbahaya bila BUMN dijadikan sapi perah,” pungkasnya.

You may also like...

Sampaikan komentar terbaik Anda