Saat ini kondisi keuangan pemerintah cukup memprihatinkan, baik kota, propinsi hingga pusat sehingga PDAM Tirta Kencana Samarinda tidak bisa lagi berharap penuh support dari pemerintah, sedangkan peningkatan pelayanan harga mati, sehingga penyesuaian tarif air pun suatu solusi terbaik.
Anggota Dewan Pengawas PDAM Samarinda, Zulfakar Madjid menggarisbawahi dengan penyesuaian tarif air 30 persen nanti, suatu kewajiban bagi PDAM untuk meningkatkan pelayanan. Jangan sampai cakupan layanan 92 persen, tapi ada yang tidak mengalir.
“Di sini kami Dewan Pengawas akan mengawasi penyesuaian tarif air ini supaya PDAM terus meningkatkan pelayanan dengan harga baru ini,” ucap Zulfakar dalam pertemuan manajemen PDAM dengan Pemkot Samarinda, DPRD Samarinda dan Dewan Pengawas dipimpin Walikota Samarinda Syaharie Jaang, belum lama ini.
Penyebaran pegawai PDAM ditambahkan anggota Dewan Pengawas PDAM lainnya, Ade Sukma Yudhy, supaya tidak terkonsentrasi di satu tempat sehingga pelayanan juga optimal.
Anggota DPRD Samarinda Sarwono juga mengingatkan utamanya semangat optimalisasi pelayanan, walau menurutnya ukuran kepuasan itu relatif. ”Kita akui di kalangan masyarakat beranggapan kalau PDAM mampu melayani dengan memuaskan warga, itu memang sudah tugas dari PDAM, tapi kalau ada kurangnya, habis sudah PDAM macam macam dari warga,” tandasnya.
Direktur Utama PDAM sendiri mengatakan kenaikan ini juga sudah dan akan terus dibarengi peningkatan pelayanan kepada pelanggan, termasuk melakukan pelbagai inovasi.
Inovasi itu di antaranya, pembayaran di loket online baik milik PDAM maupun swasta lebih kurang 70 lokasi, perbankan dan PT Pos Indonesia. Di samping juga membentuk 4 unit wilayah untuk mendekatkan pelayanan ke pelanggan dan permudah pelanggan berurusan termasuk penanganan kebocoran dan gangguan lainnya.
Tidak hanya itu, untuk akurasi pencatatan meter air sudah menggunakan android, tidak manual lagi. Petugas harus melakukan pemotretan di water meter rumah pelanggan dan data langsung dikirim ke server IT.
Upaya menekan kebocoran, juga telah dilakukan pelatihan Manajemen District Metering Area (DMA) langsung oleh Akademi Teknik Tirta Wiyata Magelang diikuti 24 peserta.
Tujuan pelatihan ini akan bisa dinikmati dalam jangka panjang 3 sampai 5 tahun ke depan, dengan menekan kehilangan air yang tak terdeteksi sebagai On Revenue Water (NRW), sehingga keuntungan akan didapatkan perusahaan.
Untuk menyiasati kehilangan air itu, dengan dibentuknya DMA yang telah dimulai dengan mengikutkan 24 peserta dalam pelatihan DMA tadi. Di samping itu perlunya kalibrasi water meter pelanggan. Peningkatan pelayanan lainnya dengan membentuk Call Centre karena jumlah penduduk yang terus bertambah.
Dalam meningkatkan pelayanan pun, tentunya membicarakan anggaran. Anggaran itu tentunya dijawab dengan penyesuaian tarif. Terlebih dengan kondisi keuangan pemerintah yang sedang susah, sangat berat untuk berpangku tangan.
“Selama ini memang pemerintah mendukung PDAM secara tidak langsung. Seperti meningkatkan kapasitas dengan membangun IPA (Instalasi Pengolahan Air) dan intake, pemipaan jaringan,”beber Walikota.
Jika kenaikan terjadi, dia pun berharap ada subsidi silang, terutama untuk tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas publik lainnya. Tentunya juga peningkatan pelayanan sudah tak bisa ditawar tawar lagi.
Jadi jika masih bertahan dengan harga lama, sementara dukungan anggaran tidak diperoleh lagi, tentunya akan mengkhawatirkan dengan terganggunya pelayanan.
Jika pelayanan terganggu, akan membuat pengeluaran warga bertambah lagi, karena harus mengeluarkan uang untuk membeli air non PDAM seperti air tandon mobile. Jadi silakan, pilih mana? (adv/habis)
