Penanggulangan banjir di Kota Samarinda akan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan instansi terkait di daerah hingga pusat.
Tak hanya Pemkot Samarinda, namun juga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Kalimantan Timur, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV sebagai perpanjangan tangan Kementerian PUPR.
Tiga pihak inipun telah duduk bersama beberapa hari lalu.
Salah satu yang dibahas adalah rencana Pemkot Samarinda ke depan dalam menata alur Sungai Karang Mumus (SKM).
Dan pertemuan tersebut masih merupakan tahap awal, karena tiga intansi ini akan duduk bersama lagi guna sinergitas serta mempertegas usulan masterplan dari pihak Pemkot Samarinda.
Kepala BWS Kalimantan IV, Harya Muldianto mengungkapkan, saat ini seluruh pihak masih menelaah masterplan tersebut untuk mencari kesepahaman terkait dengan MoU.
“Sebelum melakukan MoU, kita mencari kesepahaman dulu, siapa berbuat apa dan kapan, dan kita akan tindak lanjuti secara detail untuk menyangkut teknis,” ujar Harya saat ditemui wartawan, Kamis (26/08/2021) di ruang kerjanya, .
Dikatakan, pihaknya selalu mengecek masterplan banjir di Kota Samarinda setiap tahunnya.
Sebab ada kekhawatiran perubahan tata guna lahan ataupun perubahan kawasan.
“Perubahan ini menyebabkan pihaknya masih proses untuk melihat dan menyesuaikan terus terhadap konsep masterplan yang sudah ada,” ulasanya..
Dalam menelaah masterplan ini, sambung dia, pihaknya juga melibatkan dan menerima masukan dari NGO.
“Seperti forum peduli sungai sehingga bisa memantapkan masterplan tersebut,” ucapnya.
Menurut dia, baik BWS Kalimantan IV, Pemkot Samarinda maupun Dinas PUPR Kaltim punya tugas dan peranan masing-masing.
“Kalau BWS punya peranan penurapan, Dinas PUPR Kaltim bagian normalisasi alur sungai, sedangkan peranan Pemkot Samarinda adalah di bagian wilayah tepi sungai yakni pembebasan kawasan hijau agar bersih dari pemukiman warga sehingga dapat tertata rapi,” terangnya.
PINTU AIR
Saat disinggung mengenai rencana pembuatan pintu air sekitar Jembatan 1 Jalan Gurami, Harya menegaskan bisa saja terealisasi apabila kriteria kesiapan telah siap.
“Kriteria kesiapan yang dimaksud ialah desain dan kesiapan lahan dan pada prinsipnya, secara teknis tidak ada masalah dalam pembuatan pintu air,” imbuhnya.
Harya menerangkan, pintu air memang dimanfaatkan untuk mengakomodir kondisi banjir pasang surut.
“Tapi itu salah satu solusi yang terakhir, dan yang sebetulnya di dalam konsep masterplan, apabila kita menata di hulu, hilir endingnya di pintu air,” paparnya.
