Problema klasik berupa banjir di Kota Samarinda sejauh ini masih seolah menjadi momok.
Setiap tahun saat musim hujan tiba, genangan air berwarna kecoklatan dipastkan muncul di sejumlah kawasan langganan.
Padahal duit rakyat yang telah digelontorkan jumlahnya nyaris tak terhitung.
Hal inilah yang sempat disinggung salah satu calon gubernur Kalimantan Timur, Rusmadi.
Menyoal banjir saat acara berbuka puasa bersama warga di Perumahan Puspita Bengkuring Sempaja, Sabtu (9/6/2018) lalu, mantan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman itu menceritakan pengalamannya saat masih bertugas di Pemerintah Provinsi Kaltim.
Sewaktu menjadi Kepala Bappeda Kaltim, dia merasa gelisah dengan banjir yang terjadi di kota kelahirannya tersebut.
Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi dan menjadi ikon daerah, kesan banjir itu tidak baik bahkan memalukan.
Lantaran itu, dia berusaha meyakinkan semua pihak yang terlibat dalam anggaran agar mengalokasikan untuk penanganan banjir di Samarinda.
Bahkan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sama idenya dan akhirnya disetujui mengalokasikan bantuan pemerintah provinsi sebesar Rp 600 miliar untuk penanganan banjir di Samarinda.
Tapi, apa yang terjadi?
Dana sudah tersedia, namun untuk penanganan proyek-proyek penanganan banjir terhambat.
Pemerintah Kota Samarinda beralasan anggaran tidak terserap seluruhnya karena ada masalah pembebasan lahan yang tidak mencapai titik kesepakatan.
“Banjir yang berhasil diatasi di Samarinda salah satunya di Jalan PM Noor. Setelah pemerintah provinsi membangun kanal drainase, banjir di daerah itu tak lagi parah,” kata Rusmadi.
Ia juga menceritakan tentang penanganan di Jalan Lambung Mangkurat dengan cara membangun parit besar di daerah tersebut.
“Pembangunan drainase Jalan Lambung Mangkurat itu juga dikerjakan pemerintah provinsi,” kata Rusmadi, sambil menjelaskan jika ada kemauan yang kuat dari pemerintah bersama masyarakat, maka problematik banjir di kota ini bisa diatasi. (ssc)
