Tangani Banjir Samarinda, Intinya Harus FOKUS dan TUNTAS!

Banjir yang kembali melanda Kota Samarinda menyusul turunnya hujan beberapa hari ini tak dapat dipungkiri menjadi sorotan banyak pihak.

Maklum, kondisi ini telah berlangsung sejak lama tanpa bisa dituntaskan.

Dari gedung DPRD Kaltim, Wakil Ketua Komisi III, H Saefuddin Zuhri SE MM kembali mengingatkan agar Pemkot Samarinda lebih fokus dalam mengatasi banjir.

“Pemerintah Kota bersama Propinsi harus segera menentukan skala prioritas, apalagi sekarang ‘kan lagi hujan dan banjir. Untuk uji coba skala prioritas, saya punya pendapat satu contoh kegiatan yang harus sampai tuntas,” ujar Bendahara Umum Partai Nasdem Kaltim ini.

Saefuddin Zuhri

Ia kemudian menyebut, proyek normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM).

“Yang di SKM dulu diselesaikan, jangan secara parsial atau tersebar ke lokasi lain. Sebab kalau Pemkot juga sibuk mengatasi yang lain, masalah di SKM ini nggak akan tuntas. Padahal justru apabila SKM ini sudah selesai, saya yakin banjir segera teratasi dari hulu sampai hilir. Karena buangan air menjadi lancar,” ulasnya.

Pendapat dari pria yang sebelumnya aktif di dunia kontsruksi air itu tampaknya selaras dengan pandangan pengamat perkotaan, Warsilan.

Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) ini menilai, gagalnya Pemkot mengatasi banjir dalam kurun waktu 5 tahun terakhir akibat kurang fokus.

Karena selama setengah dekade itu, eksekutif tak hanya direpotkan dengan masalah banjir, namun juga beberapa persoalan lain yang menjadi keluhan warga.

Ia juga mengatakan,  penanggulangan banjir bukan pekerjaan mudah, perlu dana cukup besar.

“Melihat kondisi keuangan saat ini, saya kira pemerintah bisa terseok-seok. Agar tuntas, harus ada penyelesaian secara terpadu, dari hulu hingga ilir masalah,” tuturnya.

Persoalan dana ini pun diamini Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail yang menjelaskan, pengendalian banjir memang tak semudah melakukan pembangunan fisik.

Pemerintah harus melihat beberapa aspek hingga menyelaraskan program dengan pihak lain, termasuk Pemprov Kaltim.

“Pengendalian banjir itu tidak semudah semenisasi jalan. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan,” kata Nusyirwan.

Nusyirwan menyebut, kurang maksimalnya fungsi drainase dan sungai alam diakibatkan sedimentasi dampak dari aktivitas pengupasan lahan.

Makanya dalam hal ini masyarakat diminta turut berperan.

“Seperti di Sempaja atas. Di sana banyak galian C yang tak berizin. Saat ini kita tidak bisa menghentikan kegiatan mereka, karena ini menyangkut piring nasi warga,” jelasya.

Nusyirwan Ismail

Masalah banjir menurutnya tak hanya menjadi keluhan warga Samarinda. Beberapa kota besar seperti Jakarta dan Bandung juga merasakan hal yang sama saat ini.

Dalam hal itu ketersediaan alat hingga keuangan daerah bukan menjadi satu-satunya faktor yang dapat menyelesaikannya.

“Seperti Jakarta. Mereka punya alat lengkap, keuangan juga baik, tapi sampai sekarang banjir masih tetap ada. Apalagi kita di Samarinda yang alatnya minim dan keuangannya kurang baik,” ulasnya.

Namun, Direktur Pokja 30 Carolus Tuah mengatakan, masalah banjir itu masalah lawas.

Urung selesai sejak dulu. Padahal, anggaran maupun perlengkapan sudah tersedia.

Tidak ada ketegasan dan komitmen dari pemimpin,” tuturnya.

Carolus Tuah

Tuah menyatakan, Pemprov lewat skema tahun jamak juga menganggarkan ratusan miliar menangani banjir.

Sedangkan, Dinas PU Kaltim mengeluhkan soal koordinasi yang buruk dalam penyerapan dan eksekusinya.

“Jika ada banjir, yang ada itu jukir: jujur, gagal berpikir atau jurus mangkir,” pungkasnya.

Soal koordinasi penanganan banjir, Gubernur Awang Faroek Ishak mengatakan, masalah ini mesti diselesaikan secara gotong royong.

Dia siap mengerahkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan, TNI pun siap dikerahkan.

Awang Faroek Ishak

“Masalah di lapangan mesti diselesaikan kasus per kasus agar banjir bisa ditanggulangi,” terangnya.

Dia mengatakan, bangunan yang melanggar mesti ditertibkan. Dari laporan yang dia terima, ada beberapa bangunan di atas drainase memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

“Bagaimana bisa diterbitkan, sudah jelas salah,” ungkapnya.

Dia meminta wali kota menelusuri siapa yang menerbitkan IMB.

“Segera cabut jika jelas melanggar,” tegasnya. Selain di atas drainase, dia juga meminta bangunan di sempadan sungai ditertibkan.

Jika Gubernur mempermasalahkan bangunan di atas drainase, pihak Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) justru menyoal aktivitas tambang yang merusak lingkungan hingga memicu banjir.

Merah Johansyah, Koordinator Jatam mengatakan, di Kalimantan Timur, 71 persen wilayah Samarinda terkepung 63 izin pertambangan.

Merah Johansyah

Alokasi hutan kota yang hanya 0,9 pesren nyaris habis tergerus tambang batubara.

Belum lagi kawasan resapan air, lahan-lahan pangan, dan sumber-sumber air ikut tercemar, lenyap.

Buntutnya, sejak 2008 hingga 2017 ini, banjir terus terjadi di 35 titik banjir di Samarinda, rumah dan usaha warga terendam.

Bahkan ada 232 lubang bekas tambang batubara masih menganga menyebabkan puluhan anak meninggal dunia. (hk-07.20)

Bagaimana menurut Anda? Tulis pendapatmu di kolom komentar

You may also like...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *