Wapres JK Ungkap Penyebab Banjir Samarinda

Banjir ganal yang melanda sebagian besar wilayah Kota Samarinda memang sudah pergi sekitar tiga pekan lalu.

Namun peristiwa itu pastinya tak akan mudah untuk terlupakan, khususnya bagi korban banjir.

Maklum saja, tak kurang dua minggu rumah mereka terendam, sehingga membuat aktivitas sehari-hari sangat terganggu.

Nah, kini banjir Samarinda kembali disinggung dan menjadi pembicaraan, bahkan di pentas nasional.

Sosok yang menyentil pun bukan orang sembarangan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla tanpa tedeng aling-aling menyatakan banjir besar yang melanda Samarinda maupun di Konawe, Sulawesi Tenggara disebabkan pembabatan hutan yang digunakan untuk pertambangan.

“Kalau kita lihat saja contoh, kenapa banjir di Konawe dan Samarinda yang hebat? Duanya-duanya daerah tambang yang merusak hutan,” kata Kalla di acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (11/07/2019).

“Konawe habis hutan karena ditambang untuk nikel. Di Samarinda dan sekitarnya habis juga hutan dirambah untuk batu bara. Maka rusaklah Samarinda, banjirlah Samarinda dan banjirlah Konawe,” lanjut Wapres.

Karena itu ia mengingatkan semua pihak agar tak membabat habis hutan untuk pertambangan.

Kalla mengatakan, tanpa keberadaan hutan, lingkungan akan mengalami dua masalah yakni kekeringan dan kebanjiran.

Ditegaskan, tanpa hutan di musim penghujan, maka suatu daerah akan mengalami banjir lantaran tak ada penahan dan penyimpan air.

Sebaliknya, tanpa hutan di musim kemarau, suatu daerah akan mengalami masalah kekeringan karena tak ada cadangan air yang tersimpan di tanah.

Ia menambahkan, seyogianya aktivitas perekonomian tak boleh bertolak belakang dengan kelestarian lingkungan.

Sebab bila kelestarian lingkungan dirusak, justru akan menghambat aktivitas perekonomia itu sendiri.

“Jadi unsur ekonomi juga tentu harus menjadi bagian utama untuk membatasi kerusakan yang terjadi, pada rakyat banyak,” ujar Kalla.

“Mungkin saja, pajak yang diterima pemerintah dari pemerintah daerah tambang itu tidak sebesar dari pada kerusakan dirasakan oleh rakyat, akibat kerusakan lingkungan. Karena itulah pemerintah tentu buat tanggung jawab, atas kerusakan itu kita semua,” lanjut dia.

You may also like...

Sampaikan komentar terbaik Anda