Wali Kota Samarinda, And Harun menyatakan kesiapan membuka sekolah tatap muka pada Juli 2021 mendatang. Pemkot Samarinda menurutnya telah berhasil mencoba percontohan pembelajaran tatap muka di 14 sekolah dengan protokol kesehatan ketat.
“Sejak beberapa bulan yang lalu kita sudah melakukan percontohan pembelajaran tatap muka di 14 sekolah. Hasilnya dapat berjalan dengan baik, tentu dengan protokol kesehatan ketat,” kata Andi, Selasa (22/06/2021).
Keputusan membuka sekolah tatap muka merujuk pada arahan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim.
Pembelajaran tatap muka yang dilakukan di sekolah nantinya adalah pembelajaran tatap muka terbatas.
Andi menyatakan tidak semua sekolah diizinkan tatap muka.
Hanya 85 sekolah jenjang SD dan SMP yang diproyeksikan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda, untuk sekolah tatap muka.
“Jadi tidak semua sekolah, hanya 85 sekolah yang sebelumnya sudah dikonsep oleh Dinas Pendidikan. Tapi tetap mengedepankan protokol kesehatan ketat,” ujarnya.
Sistem pembelajaran yang diterapkan juga berbeda dari kondisi sebelum pandemi Covid-19.
Hal ini untuk menghindari penyebaran Covid-19 di Kota Samarinda.
“Saya berharap pandemi ini tidak menghentikan aktivitas masyarakat. Kita ikuti arahan dari Pemerintah Pusat,” pungkasnya.
Pemerintah diketahui menuai kritik karena tetap mewajibkan sekolah memberi opsi pembelajaran tatap muka.
MINIM PEMETAAN
Sementara, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti masih minimnya sekolah yang melakukan pemetaan risiko Covid-19 sebagai persiapan pembelajaran tatap muka yang ditargetkan Tahun Ajaran 2021/2022.
“Salah satu yang tidak dilakukan itu pemetaan, yang padahal jelas dalam panduan PTM harus dilakukan terhadap siapa saja yang bersekolah di situ,” kata Koordinator Nasional JPPI,Ubaid Matraji ketika dihubungi CNNIndonesia.com.
Ubaid menjelaskan pemetaan seharusnya dilakukan terhadap seluruh siswa dan tenaga pendidik ntuk memastikan warga sekolah yang rentan tertular atau berpotensi menularkan virus corona.
“Misalnya peserta didik dari daerah mana saja, apakah habis bepergian ke zona merah? kemudian tendik (tenaga pendidiknya) apakah orang-orang di sekitar sekolah saja? Atau dalam seminggu terakhir bertemu orang di zona merah atau terkena Covid?,” tuturnya.
Berdasarkan pemantauannya, pemetaan itu belum dilakukan oleh sekolah-sekolah menjelang tahun ajaran baru.
Padahal, Ubaid menilai data tersebut penting dimiliki sekolah untuk mitigasi awal mengantisipasi adanya penularan Covid-19
