SOROTAN
FAM Resmi Laporkan Kasus Miliaran Baznas Kaltim ke Kejaksaan        Salah Satu SPBU Baru di Samarinda Diduga Langgar Aturan      Kontraktor Curhat Setoran Naik Jadi 15 Persen      Warga Tetangga PDAM Ngaku Tak Pernah Dapat Bantuan CSR      Ada Tulisan Parkir Gratis, Tapi Jukir di Minimarket Masih Dibiarkan

Komisi III akan Datangi Bappenas, Pertanyakan Jalan Pendekat Jembatan Pulau Balang

Komisi III akan Datangi Bappenas, Pertanyakan Jalan Pendekat Jembatan Pulau Balang
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang

Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Balai Jalan Nasional di gedung E lantai 1.

Dalam rapat tersebut, Komisi III membahas terkait jalan pendekat menuju Jembatan Pulau Balang. Pasalnya jembatan tersebut telah rampung dibangun.

Namun akses jalan pendekat menuju Jembatan Pulau Balang masih bermasalah soal pembebasan lahannya, sehingga jalan pendekat sisi Balikpapan belum bisa dikerjakan.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengatakan progres pelepasan atau pembebasan lahan baru berlangsung sekitar 1,5 kilometer.

Sedangkan sisanya belum dibayarkan.

Agar persoalan ini tidak berlarut secara terus-menerus dan Jembatan Pulau Balang dapat dinikmati masyarakat, berdasarkan informasi bahwa Pemerintah Pusat akan mengambil alih.

“Dengan adanya ibu kota negara di Kaltim, Pemerintah Pusat mau mengambil alih. Namun belum diketahui bagian mana yang akan diambil alih, entah pekerjaan fisiknya atau pembebasan lahan,” ucapnya, Rabu (25/05/2022).

Langkah selanjutnya yakni Komisi III DPRD Kaltim akan berkunjung langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta bersama Dinas PUPR untuk mempertanyakannya.

“Kita ingin Dinas PUPR dan Balai Jalan Nasional bisa bersama-sama Komisi III ke Bappenas untuk mendengar keputusannya seperti apa,” bebernya.

Tentu saja harapannya, Pemerintah Pusat dapat mengambil alih keduanya.

Pasalnya, apabila hanya mengambil pekerjaan fisiknya maka pembebasan lahan akan dilakukan Pemerintah Provinsi.

“Anggaran untuk pembebasan lahan itu sekitar Rp 300 miliar, sedangkan kita tidak punya uang. Jika dianggarkan setiap APBD hanya Rp 10 miliar, maka kita perlu waktu 10 tahun agar lahan benar-benar dibebaskan kemudian akses jalan baru bisa dibangun,” jelasnya.

Lebih lanjut, apabila Pemerintah Pusat mau mengambil alih keduanya, maka target 2024 jalur Balikpapan – Pulau Balang sudah bisa dilewati dan menuju ke IKN Nusantara dapat ditempuh sekitar 30 menit hingga 1 jam perjalanan.

“Harapannya ingin cepat selesai dan terealisasi, karena Jembatan Pulau Balang ini kan sejak tahun 2012 sudah jadi lama. Tapi tidak bisa dilewati di sisi Balikpapan, kalau dari PPU bisa,” jelas politisi PDIP tersebut.

Diketahui, bentang pendek Jembatan Pulau Balang sepanjang 479 meter selesai dibangun tahun 2015. Anggaran pembangunannya pun bersumber dari APBD Kaltim sebesar Rp425 miliar.

Untuk bentang panjang Jembatan Pulau Balang sepanjang 804 meter selesai pembangunnya pada akhir 2020.

Bentang panjang jembatan dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan anggaran Rp1,3 triliun. (IMAN/ADV/KOMINFO)