HARIANKALTIM.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan rencana penataan kawasan permukiman di Tenggarong. Upaya ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan hunian yang lebih layak, tertata, dan mendukung kualitas hidup masyarakat.
Rencana tersebut dibahas dalam kunjungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, ke Kabupaten Kukar, Jumat (6/11/2026).
Bersama Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Fahri Hamzah meninjau sejumlah kawasan yang masuk dalam rencana penataan. Di antaranya kawasan Jalan Kartini, Jalan DI Panjaitan, serta Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu.
Salah satu perhatian pemerintah adalah kondisi permukiman di bantaran Sungai Tenggarong. “Kawasan ini membutuhkan penataan agar lingkungan hunian menjadi lebih tertib dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Dalam rencana awal, sekitar 150 rumah warga masuk dalam agenda penataan dan relokasi. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah alternatif lokasi hunian baru, di antaranya Mangkurawang dan Jongkang.
Hunian yang direncanakan berupa rumah tapak dengan tipe 36. Konsep tersebut diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang lebih layak bagi masyarakat terdampak.
Penataan ini tidak semata-mata memindahkan bangunan dari satu lokasi ke lokasi lain. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan infrastruktur dasar, aksesibilitas, serta fasilitas pendukung agar kawasan hunian baru dapat berkembang dengan baik.
Selain penataan permukiman di pusat Tenggarong, Desa Jongkang juga menjadi salah satu kawasan yang dipertimbangkan untuk pengembangan wilayah.
Potensi lahan sekitar 400 hektare di kawasan tersebut membuka peluang pengembangan permukiman yang terintegrasi dengan fasilitas umum, ruang publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pengembangan kawasan secara terpadu diperlukan agar pertumbuhan permukiman tidak berjalan tanpa perencanaan. Ketersediaan jalan, drainase, sanitasi, ruang terbuka, dan fasilitas sosial menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang berkelanjutan.
Melalui perencanaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengarahkan pertumbuhan kawasan sekaligus mengantisipasi munculnya persoalan permukiman di kemudian hari.
Kunjungan Wamen PKP juga menjadi kesempatan bagi Pemkab Kukar untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama terkait dukungan pembangunan infrastruktur perumahan.
Fahri Hamzah menyampaikan dukungan pemerintah pusat melalui pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Kebutuhan infrastruktur tersebut diharapkan dapat diperjuangkan melalui penganggaran pemerintah pusat pada 2027. (ADV DISKOMINFO KUKAR/ASH)
Permintaan ralat, koreksi, revisi maupun hak jawab, silakan WA 0821-522-89-123 atau email: hariankaltim@ gmail.com
