HARIANKALTIM.COM – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
Bimtek yang diikuti para pejabat dan staf perwakilan bidang Diskominfo dan Sub Bagian Program dan Perencanaan Kominfo Kukar itu berlangsung selama 3 hari mulai 12 hingga 14 Oktober 2023 di Hotel Eden Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
Acara dibuka oleh Analis SDM Aparatur Diskominfo Kukar Andri Afiat dengan menghadirkan narasumber Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri, Nita Yiswa.
Sambutan Kepala Dinas Kominfo Kukar, Dafip Haryanto yang disampaikan Andri Afiat mengatakan bahwa SAKIP mempunyai peran strategis sebagai salah satu komponen untuk mengukur keberhasilan atas capaian kinerja yang dilakukan masing-masing perangkat daerah.
“SAKIP merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan alat pengendalian anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah. SAKIP merupakan upaya nyata pemerintah dalam mendorong terciptanya good governance sekaligus result oriented government dengan melakukan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base management) sebagai out put berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah,” ujarnya.
Diharapkan, Bimtek SAKIP memberikan dampak pada perbaikan penilaiaan SAKIP Diskominfo Kukar pada tahun mendatang. “Tahun yang lalu nilai SAKIP Diskominfo Kukar mencapai nilai 93. Semoga dengan bimtek ini, hasil yang sudah capai dapat lebih meningkat dan menjadi yang terbaik di Kabupaten Kukar,” harapnya.
Selain itu, kegiatan bimtek tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi dalam penyusunan Renstra di Kominfo Kukar. “Kepada peserta saya minta dapat mengikuti acara ini dengan baik, agar nanti dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kukar di masa akan datang,” tuturnya.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP dipergunakan untuk mengukur kinerja yang dilakukan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah. (ADV)