HARIANKALTIM.COM – Ketua Komisi II meminta agar pemerintah pusat dapat secara transparan dalam melaporkan segala investasi yang ada di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengungkapkan transparansi tersebut sebagai bentuk keterbukaan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
“Semua keuangan harus transparan dan akuntabel dan bisa di pertanggung jawabkan,” jelasnya
Pria yang akrab disapa Tyo tersebut mengatakan tanpa tranparansi, besar kemungkinan akan menimbulkan penyimpangan dalam proses penegakan hukum.
“Harapannya sinergitas antara Pemprov Kaltim dan Otorita IKN melakukan hal tersebut secara maksimal,” katanya.
Transparansi investasi ini bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi secara baik terhadap proses pengelolaan administrasi pemerintah.
“Misalnya izin usaha yang dikeluarkan pemerintah, sehingga warga mengetahui mekanisme perizinan tersebut,” tutupnya. (ADV/SIKO)