HARIANKALTIM.COM – Program One Village One Product (OVOP) di Kecamatan Kembang Janggut menjadi langkah awal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan produk UMKM agar mampu menjangkau pasar lebih luas.
Pembenahan tidak hanya menyasar produk. Pemkab Kukar juga mendorong peningkatan mutu, kemasan, legalitas, pemasaran, hingga akses pembiayaan.
Hal itu dibahas dalam Workshop OVOP di Gedung BPU Kecamatan Kembang Janggut, Kamis (1/10/2026). Kegiatan tersebut melibatkan Solidaridad Indonesia, Koperasi Perkebunan Belayan Sejahtera (KBS), pemerintah daerah, dan pelaku UMKM.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menilai produk UMKM Kembang Janggut memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun, masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi, terutama pengendalian mutu atau quality control (QC) dan kemasan.
“Persoalan QC dan kemasan menjadi bagian yang perlu diperbaiki agar produk UMKM dapat berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas,” ujar Bupati.
Di Kembang Janggut terdapat sekitar 600 UMKM yang terdata. Produk yang dikembangkan antara lain seraung, sulam tumpar, anjat, kerajinan bambu dan rotan, makanan olahan, kue, serta madu kelulut.
Potensi tersebut menjadi dasar pengembangan OVOP. Setiap desa didorong mengenali produk yang menjadi kekuatannya untuk kemudian dikembangkan dari sisi kualitas dan nilai tambah.
Pemkab Kukar juga menyiapkan tindak lanjut setelah workshop. Aulia menyebut akan mengumpulkan tim terkait untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pengembangan OVOP di Kembang Janggut tidak berhenti pada konsep satu desa satu produk. Pemkab Kukar juga mendorong konsep One Sub-District One Industry atau satu kecamatan satu industri.
Melalui konsep tersebut, produk dari desa diharapkan dapat terhubung dengan rantai ekonomi yang lebih luas di tingkat kecamatan. Produk UMKM tidak hanya dipasarkan sebagai usaha rumahan, tetapi juga dikembangkan dengan standar, kemasan, dan akses pasar yang lebih baik.
Aulia juga menilai semangat pelaku UMKM menjadi modal penting dalam pengembangan tersebut. Karena itu, koordinasi antarperangkat daerah dan pihak terkait perlu diperkuat agar potensi ekonomi masyarakat dapat dikembangkan secara berkelanjutan. (ADV DISKOMINFO KUKAR/ASH)

