HARIANKALTIM.COM – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Akhmad Taufik Hidayat, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan secara virtual, Senin (17/3/2025), di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar. Rakor tersebut diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Rakor dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, dengan dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan direktorat jenderal terkait, membahas akselerasi program prioritas nasional, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan program 3 Juta Rumah.
Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengakselerasi kedua program tersebut. Ia mengungkapkan, keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain instruksi yang jelas dari kepala daerah, penyediaan data akurat, dan alokasi anggaran yang memadai.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menambahkan bahwa PKG adalah program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan pada 10 Februari lalu. PKG bertujuan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat dari bayi hingga lansia, dengan dua mekanisme utama: pemeriksaan kesehatan saat ulang tahun di puskesmas dan pemeriksaan anak usia sekolah saat ajaran baru.
Usai mengikuti rakor, Akhmad Taufik Hidayat menyampaikan bahwa Pemkab Kukar siap mendukung program-program yang dibahas, termasuk program PKG. “Pemkab Kukar akan mempercepat kegiatan PKG dengan memanfaatkan anggaran APBD dan DAK yang tersedia. Kami juga akan melakukan peninjauan ke Puskesmas untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan menyediakan SDM yang terampil,” ujarnya.
Terkait dengan program tiga juta rumah bersubsidi, Taufik juga menyebutkan bahwa Pemkab Kukar siap mendukung pelaksanaan program ini dengan menginventarisasi tanah atau lahan yang akan digunakan sesuai arahan pemerintah pusat.
“Pemkab Kukar siap mendukung program ini dan akan menyesuaikan dengan arahan dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
Turut hadir dalam rakor tersebut Kepala Dinas PU Kukar Wiyono, Kepala Dinas DLHK Kukar Slamet Hadiraharja, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kukar Kusnandar, Plt. Kepala Dinas Perkim Kukar M. Aidil, Kabag Hukum Purnomo, dan Kabag Tata Pemerintahan Yani Wardana. (ADV DISKOMINFO KUKAR/HE/ASH)