SOROTAN
FAM Resmi Laporkan Kasus Miliaran Baznas Kaltim ke Kejaksaan        Salah Satu SPBU Baru di Samarinda Diduga Langgar Aturan      Kontraktor Curhat Setoran Naik Jadi 15 Persen      Warga Tetangga PDAM Ngaku Tak Pernah Dapat Bantuan CSR      Ada Tulisan Parkir Gratis, Tapi Jukir di Minimarket Masih Dibiarkan

Revisi UU P3 Disahkan, GMNI Kaltim Curiga Ada Kepentingan Besar 

Revisi UU P3 Disahkan, GMNI Kaltim Curiga Ada Kepentingan Besar 
Ketua Bidang Advokasi dan Pengorganisiran DPD GMNI Kaltim, Antonius Perada Nama. (foto: ist)

Pengesahan Revisi Undang-Undang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan (P3) oleh DPR dan pemerintah, memberi suatu gambaran bahwa pemerintahan saat ini adalah rezim represif dan tidak berpihak pada masyarakat.

Ini disampaikan oleh Ketua Bidang Advokasi dan Pengorganisiran DPD GMNI Kaltim, Antonius Perada Nama, dalam rilis diterima HarianKaltim.com, Rabu (25/5/2022).

“Rezim ini telah mencederai nilai-nilai demokrasi yang dianut,” ucapnya.

Belakangan ini, menurutnya, rezim telah melakukan beberapa Revisi UU yaitu Revisi UU  KPK, Revisi  UU Minerba, UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU IKN dengan ugal-ugalan tanpa melibatkan partisipasi publik.

Padahal seluruh UU tersebut mendapatkan penolakan yang sangat massif.

Antonius melanjutkan, Indonesia adalah negara hukum, tentu dalam proses baik rancangan maupun pembuatan UU tentu memiliki dasar dan prosedur.

Aturan dasar pembuatan suatu UU di Indonesia ialah UU No.11 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pembentukan Perundangan-undangan.

Dalam hal ini DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU P3) menjadi undang-undang.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-23 masa sidang V tahun 2021-2022, Selasa 24 Mei 2022.

Ia menegaskan, perihal disahkannya RUU P3 menjadi Undang-Undang, GMNI Kaltim menyesalkan sikap dan perilaku DPR dan pemerintah karena tanpa sadar telah mencederai nilai-nilai demokrasi yang di anut.

“DPR dan Pemerintah saat ini tidak lagi menghargai hak-hak konstitusional warga negara, dan tidak lagi menghargai aturan hukum dasar yaitu konstitusi yang menjadi pijakan hukum di negara Indonesia,” sebutnya.

Sejauh ini pihaknya mengikuti perkembangan terkait proses Gugatan Judicial Review terhadap UU Cipta Kerja sudah diputus oleh Mahakamah Konstitusi (MK) sebagaimana dalam amar putusan 91/PUU-XVIII/2020.

Amar itu berbunyi, MK menyatakan bahwa  UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena tidak dibentuk sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan (UU P3), oleh sebab itu yang harus diperbaiki UU Cipta Kerja.

“Seharusnya DPR dan Pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja, bukan merevisi UU P3. Kami menduga hal ini dilandasi ada kepentingan besar di balik upaya melegalkan UU Cipta kerja ini,” ucapnya.

Makanya, GMNI Kaltim secara organisasi mendesak kepada Presiden untuk membatalkan revisi UU P3 tersebut dan menyerukan kepada publik untuk mengadvokasi penolakan terhadap pengesahan UU yang bertentangan dengan konstitusi dan tidak melibatkan publik. (MH)