HARIANKALTIM.COM – Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud (Harum), mengukuhkan Edy Suharto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur, Senin (30/06/2025), menggantikan Dr. Felix Joni Darjoko.
Pengukuhan berlangsung di Pendopo Lamin Etam, Kantor Gubernur Kaltim, dan ditandai dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan memori serah terima jabatan, yang disaksikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Wilayah, Aryanto Wibowo.
Gubernur Harum menyatakan bahwa BPKP adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam pengawasan keuangan dan pembangunan serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan manajemen risiko. “BPKP bukan hanya pengawas, tetapi mitra yang memberikan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan kepada pemerintah daerah,” ujar Harum.
BPKP berperan penting dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, terutama melalui peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kapabilitas APIP, dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akurat dan real-time melalui aplikasi Financial Management Information System (FMIS).
Selain itu, BPKP juga mendukung penggunaan produk dalam negeri melalui pengawasan bersama. “BPKP melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) secara objektif dan berkala,” jelas Harum.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah dengan tata kelola yang baik dan bersih.
Gubernur juga mengapresiasi Felix Joni Darjoko atas dedikasinya selama menjabat Kepala Perwakilan BPKP Kaltim sejak 2024 dan berharap Edy Suharto dapat segera beradaptasi dengan dinamika pembangunan di Kaltim.
Edy Suharto, yang menggantikan Felix, berkomitmen untuk melanjutkan pengawasan strategis yang mendukung program-program pembangunan daerah. “Kami akan mengawal program prioritas nasional Presiden dan mendukung program strategis Gubernur Kaltim,” ujar Edy.
Edy juga menegaskan pentingnya peningkatan pengendalian internal pemerintah dan kesadaran aparat daerah untuk mematuhi regulasi guna memastikan program berjalan secara efisien dan efektif. “Jika semua pejabat daerah mematuhi aturan, pelaksanaan program dapat lebih efisien, dan keamanan aset daerah terjamin,” ujarnya. (ZYN/ADV/DISKOMINFO)
ENGLISH VERSION
The Governor of East Kalimantan, H. Rudy Mas’ud (Harum), inaugurated Edy Suharto as the Head of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) of East Kalimantan Province on Monday, June 30, 2025, replacing Dr. Felix Joni Darjoko.
The inauguration took place at Pendopo Lamin Etam, the Governor’s Office of East Kalimantan, and was marked by the signing of the inauguration minutes and the handover memorandum, witnessed by Aryanto Wibowo, Deputy Head of BPKP for Government Institution Supervision in the Economic, Infrastructure, and Regional Development sectors.
Governor Harum stated that BPKP is a strategic partner for local governments in financial and development supervision, as well as improving governance and risk management. “BPKP is not just a supervisor, but a partner that provides guidance, consultation, and assistance to local governments,” said Harum.
BPKP plays an important role in building an accountable, transparent, and result-oriented financial management system, particularly through the enhancement of the Government Internal Control System (SPIP), the capacity of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), and more accurate and real-time local government financial management through the Financial Management Information System (FMIS) application.
Additionally, BPKP also supports the use of domestic products through joint supervision. “BPKP conducts the Evaluation of Local Government Performance (EKPPD) in an objective and periodic manner,” explained Harum.
He also emphasized the importance of collaboration to support regional development with good and clean governance.
The Governor also expressed his appreciation to Felix Joni Darjoko for his dedication during his tenure as the Head of BPKP East Kalimantan since 2024 and hoped that Edy Suharto would quickly adapt to the dynamics of development in East Kalimantan.
Edy Suharto, who succeeded Felix, is committed to continuing strategic supervision to support regional development programs. “We will oversee the President’s national priority programs and support the strategic programs of the Governor of East Kalimantan,” said Edy.
Edy also emphasized the importance of improving internal government control and raising awareness among local officials to comply with regulations to ensure that programs run efficiently and effectively. “If all local officials comply with the regulations, the program implementation will be more efficient, and the security of local assets will be guaranteed,” he said. (ADV/RED6/e)