HARIANKALTIM.COM — Dua indikator penting tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur menunjukkan tren penurunan.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merosot tajam, sementara peringkat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) juga turun secara nasional.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), skor IDI Kaltim tercatat 80,69 poin. Angka ini turun 1,59 poin dibanding tahun sebelumnya.
Dampaknya signifikan. Peringkat Kaltim anjlok dari posisi 4 ke peringkat 14 nasional.
Penurunan terjadi pada sejumlah indikator utama. Di antaranya kebebasan berpendapat, partisipasi publik, dan fungsi lembaga demokrasi.
Indikator hak memilih dan dipilih turun dari 97,97 menjadi 89,11 poin. Sementara netralitas penyelenggara pemilu merosot dari 77,27 ke 68,18 poin.
Di sisi lain, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 juga menunjukkan tren penurunan peringkat. Secara nasional, posisi Kaltim turun ke peringkat 13.
Meski demikian, secara nilai absolut, Pemprov Kaltim masih meraih skor 92,07.
Nilai tersebut menempatkan Kaltim tetap dalam kategori “Informatif”, predikat tertinggi dari Komisi Informasi Pusat.
Penurunan peringkat IKIP terjadi akibat ketatnya persaingan antarprovinsi. Sejumlah daerah lain mencatat lonjakan skor lebih tinggi.
Sejumlah pengamat dan aktivis menilai kondisi ini sebagai peringatan serius. Demokrasi dan keterbukaan dinilai belum berbanding lurus. (RED)
Catatan Redaksi:
Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bersumber dari rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pengukuran IDI tahun 2024 yang dipublikasikan pada 2025.
Sementara Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 merujuk pada hasil pemeringkatan nasional yang diumumkan Komisi Informasi Pusat, serta publikasi resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur terkait capaian nilai dan predikat keterbukaan informasi.
