HARIANKALTIM.COM – Aktivitas bisnis pemanduan ilegal di Sungai Mahakam belum sepenuhnya sirna.
Di tengah persoalan itu, pemerintah mulai menguji teknologi pandu kapal jarak jauh atau e-Pilotage di Samarinda.
Kementerian Perhubungan bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo resmi menandatangani nota kesepahaman pengembangan e-Pilotage pada 23 Juli 2026.
Tahap awal penerapannya dilakukan melalui pilot project di empat lokasi, yakni Samarinda, Banjarmasin, Tanjung Perak, dan Belawan.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud mengatakan e-Pilotage merupakan bagian dari transformasi digital layanan pemanduan kapal untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan efisiensi operasional.
Senada, Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar menyebut kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan menjadi langkah mempercepat modernisasi layanan pemanduan melalui pemanfaatan teknologi digital.
Dari penelusuran HarianKaltim.com sistem ini berpotensi meningkatkan transparansi. Sejak test bed dimulai pada 2020, e-Pilotage dirancang mengintegrasikan Vessel Traffic Services (VTS), radar, Automatic Identification System (AIS), komunikasi digital, dan data navigasi kapal.
Dengan sistem tersebut, setiap proses pemanduan secara teori dapat terdokumentasi, mulai dari identitas pandu, waktu pelaksanaan hingga posisi kapal. Jejak digital ini berpotensi memudahkan pengawasan dibandingkan pencatatan manual.
Namun hingga kini belum ada penjelasan apakah seluruh aktivitas pemanduan di wilayah pilot project nantinya wajib menggunakan e-Pilotage.
Pemerintah juga belum menjelaskan bagaimana sistem akan mendeteksi apabila terdapat layanan pemanduan yang berlangsung di luar mekanisme resmi.
Pengembangan e-Pilotage di Indonesia dimulai pada 2020 melalui test bed di sembilan VTS, yakni Tanjung Priok, Batam, Tarakan, Benoa, Palembang, Belawan, Dumai, Surabaya, dan Semarang.
Dokumen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyebut tahapan program meliputi persiapan sarana dan prasarana, test bed, evaluasi, penyusunan regulasi, hingga implementasi.
Namun hingga diumumkannya pilot project pada 2026, pemerintah belum mempublikasikan laporan evaluasi dari sembilan lokasi tersebut. Dasar penilaian yang digunakan hingga e-Pilotage dinyatakan layak memasuki tahap pilot project juga belum dipublikasikan.
Sejatinya, teknologi serupa telah dikembangkan di sejumlah negara, seperti Finlandia dan Denmark.
Di kedua negara itu, pemerintah maupun operator pelayaran mempublikasikan hasil uji coba, termasuk manfaat, kendala teknis, serta evaluasi terhadap sistem komunikasi dan faktor manusia dalam pemanduan jarak jauh. (RED)
Permintaan ralat, koreksi, revisi maupun hak jawab, silakan WA 0821-522-89-123 atau email: hariankaltim@ gmail.com
