HARIANKALTIM.COM – Di tengah ancaman bencana yang nyata, dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim tahun 2026 mengungkap fakta pahit.
Alokasi dana justru lebih banyak tersedot untuk kenyamanan kantor dan urusan seremonial ketimbang urusan nyawa di lapangan.
Kontras anggaran paling mencolok terlihat pada pos kebersihan. BPBD Kaltim mengalokasikan Rp423.360.000 hanya untuk Jasa Kebersihan.
Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan anggaran Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana yang cuma dijatah Rp21.000.000.
Fasilitas internal juga mendapat porsi “wah”. Untuk Belanja Sofa saja dianggarkan Rp18.665.378, sementara Jasa Keamanan kantor mencapai Rp190.670.000. Belum lagi urusan penampilan, di mana pengadaan Pakaian Dinas Pegawai menelan dana Rp57.448.661.
Budaya rapat pun tampak sangat mahal. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dipatok Rp175.800.000.
Untuk urusan perut saat rapat, angkanya tidak kalah fantastis. Makan dan minum untuk satu kegiatan Gladi Kesiapsiagaan saja mencapai Rp96.684.000, sementara untuk Rapat Laporan Kinerja dianggarkan Rp44.400.000.
Ironi berlanjut pada pengadaan spanduk yang muncul di hampir setiap kegiatan. Cetak Spanduk Sekretariat saja memakan biaya Rp12.632.700.
Nilai ini belum termasuk tumpukan anggaran spanduk lain yang terselip di berbagai sub-kegiatan bimbingan teknis dan penyusunan regulasi.
Memang ada pos Bantuan Logistik senilai Rp558.068.064. Namun, besarnya porsi anggaran pendukung seperti ATK, fotokopi, hingga honorarium tim yang tersebar di banyak titik memicu pertanyaan: berapa sebenarnya dana yang benar-benar dirasakan warga saat bencana tiba?
Sayangnya, tak ditemukan paket yang secara tegas mencantumkan alokasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan. Padahal, OMC di Kaltim sudah berjalan sejak 22 Agustus 2026 dan BPBD masuk dalam tim penanganan.
KLARIFIKASI
Menanggapi hal ini, Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, memberikan klarifikasi, Selasa (25/08/2026).
Ia membenarkan nilai anggaran kebersihan tersebut, namun menjelaskan bahwa pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga dan dibagi ke dalam beberapa bagian. Buyung juga menegaskan bahwa seluruh postur anggaran 2026 tersebut bukan hasil usulannya.
“Saya baru menjabat sebagai Kepala BPBD Kaltim pada Desember 2025, jadi anggaran itu sudah ada sebelumnya,” ujarnya via panggilan WhatsApp.
Terkait tingginya biaya makan minum saat rapat, Buyung mengatakan dana tersebut digunakan untuk agenda pertemuan besar.
Menurutnya, sebagian besar anggaran itu diperuntukkan bagi pertemuan Apel Kesiapsiagaan yang melibatkan ratusan orang dari berbagai unsur. “Tentu kami harus menyiapkan makan siang untuk peserta sebanyak itu,” jelasnya.
Mengenai kecilnya anggaran evakuasi yang hanya Rp21 juta, Buyung menyebut hal itu karena pembagian tugas antarlembaga.
Ia menyatakan bahwa fungsi utama evakuasi berada di tangan Basarnas. “Kami hanya menjadi bagian dari tim SAR dan membantu mereka ketika diperlukan,” tambahnya.
Adapun untuk pengadaan sofa, ia memastikan bukan untuk ruangan kerjanya. “Kemungkinan sofa untuk ruang tamu,” katanya. (RED)
Catatan Redaksi:
Berita ini telah diperbarui pada Selasa siang, 25 Agustus 2026 untuk menyertakan penjelasan dan klarifikasi langsung dari Kepala BPBD Kaltim terkait poin-poin anggaran yang menjadi sorotan.
Permintaan ralat, koreksi, revisi maupun hak jawab, silakan WA 0821-522-89-123 atau email: hariankaltim@ gmail.com
