HARIANKALTIM.COM – Potensi urbanisasi penduduk besar-besaran perlu disikapi oleh Badan Otorita IKN agar di kemudian hari tidak terjadi konflik sosial setelah adanya IKN.
“Hal ini juga harus diperhatikan, karena jangan sampai nantinya akan timbul masalah di kemudian hari,” ungkap Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, Selasa (18/04/2023).
Menurutnya, selama ini hal yang diharapkan masih belum jelas antara ruang celah yang dapat ditopang oleh daerah penyangga dan proses pembangunan IKN.
SAFARI
Sarkowi menjelaskan dalam waktu dekat Deputi Badan Otorita IKN akan bersedia keliling ke daerah-daerah di Kaltim.
“Ini merupakan kabar positif, artinya ada upaya proaktif dari Badan Otorita IKN untuk menyerap aspirasi dari tiap daerah yang ada di kaltim,” katanya.
Safari ke masing-masing kabupaten maupun kota yang ada di wilayah Kaltim untuk menghimpun aspirasi berkaitan dengan adanya IKN.
Selain itu, agar Badan Otorita IKN dapat menyusun konsep program yang dapat dikoneksikan antara daerah penyangga dengan IKN, maka dari itu menurutnya dalam mendukung percepatan pembangunan IKN.
“Sehingga kalau konsep itu sudah terkoneksi dengan baik IKN-nya bisa maju, kabupaten dan kota pun demikian, makanya saya suarakan harus keliling ke daerah-daerah,” katanya. (ADV/RB)
