HARIANKALTIM.COM – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi, A.Ptnh, M.H membantah keras kabar yang menyebutkan sinyalemen adanya oknum BPN menghambat pembebasan lahan tol di kawasan Ibukota Nusantara (IKN).
Hal ini ditegaskan Asnaedi saat dikonfirmasi awak media, beberapa hari lalu.
“Tidak mungkin ada pegawai BPN yang berani menghambat IKN. Kabar itu tidak benar,” ujarnya didampingi sejumlah staf di ruang kerjanya.
Bahkan ia meminta agar siapa pun yang mengetahui ada pegawai BPN yang ‘bermain’ dalam pembebasan lahan IKN, segera melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kalau misalnya betul ada oknum atau mafia seperti itu laporkan saja,” tegasnya.
Terkait pengumuman dari BPN yang terdapat keterangan “No Name” dalam daftar nominatif pemilik lahan, Asnaedi menyampaikan hal itu adalah hal yang lumrah dalam pengadaan lahan.
“Jadi saat diverifikasi ke lapangan, ternyata pemilik lahannya tidak ditemukan, sehingga diumumkanlah no name. Aturannya seperti itu,” jelasnya.
Pengumuman disampaikan kepada masyarakat setempat selama 14 hari melalui papan pengumuman di lokasi pengadaan lahan.
“Dan berdasarkan aturan pula, waktu pengumuman tidak boleh lebih dari 14 hari,” tukasnya.
Selama kurun waktu itu, jika ada yang mengklaim sebagai pemilik lahan ‘no name’ tersebut, maka akan kembali diverifikasi.
“Jadi tidak bisa serta merta, kami periksa dulu kebenarannya,” imbuh pejabat yang dilantik sebagai Kepala BPN Kaltim pada Januari 2020 lalu ini.
Ditanya seberapa banyak jumlah lahan yang ‘no name’, Asnaedi menyebut sekitar 10 persen.
“Tapi sekarang sudah sisa separuh setelah kami umumkan dan verifikasi ulang. Jumlah pemilik lahan keseluruhan ada seribu lebih,” terangnya.
Disampaikan pula pembayaran lahan langsung ke rekening warga oleh pihak Pemrakarsa yakni Kementerian PUPR.
“Jadi tidak tunai. Ditargetkan pengadaan lahan untuk tol IKN itu selesai akhir Juli 2023 ini,” pungkasnya. (ADV/RED)