HARIANKALTIM.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memeriksa Asnaedi, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Rabu (18/11/2026).
Pemeriksaan ini berlangsung sekitar dua bulan setelah penyidik KPK menggeledah ruang kerjanya di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada 17 September 2026.
Asnaedi diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait penyidikan dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kehadiran Asnaedi bersama Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya.
Keduanya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Pemanggilan Asnaedi menarik perhatian karena ruang kerjanya pernah menjadi sasaran penggeledahan penyidik KPK pada September lalu.
Saat itu, penyidik menggeledah tiga ruangan direktur jenderal, masing-masing milik Lampri, Virgo Eresta Jaya, dan Asnaedi. Sejumlah ruangan direktorat terkait juga ikut diperiksa.
Dari penggeledahan tersebut, KPK mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan proses serta mekanisme pelayanan di lingkungan ATR/BPN.
KPK ketika itu menjelaskan, barang bukti yang diamankan akan diekstrak, ditelaah, dan dianalisis untuk membantu penyidik menyusun konstruksi perkara.
UANG MUTASI
Perkara yang sedang diusut KPK tidak hanya berkaitan dengan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga menelusuri dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan pengurusan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di lingkungan ATR/BPN.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, penyidik masih memverifikasi sumber dana yang ditemukan dalam perkara tersebut.
Dari hasil pendalaman sementara, uang yang disita diduga berkaitan dengan pengurusan mutasi atau rotasi jabatan serta layanan pertanahan, termasuk HGU dan HGB.
KPK juga mengidentifikasi kemungkinan adanya penerimaan dari pengurusan layanan pertanahan lain yang melibatkan pihak swasta di luar PT Summarecon.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat ATR/BPN, pihak perusahaan, dan swasta.
Salah satu pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Lampri, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN. Ruang kerjanya termasuk salah satu dari tiga ruangan dirjen yang digeledah pada 17 September lalu.
4 TAHUN DI KALTIM
Berdasarkan profil resmi yang dipublikasikan Kementerian ATR/BPN, Asnaedi pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2020–2024.
Setelah itu, pada 22 Maret 2024, ia dipromosikan menjadi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.
Namun, belum ada informasi resmi yang menunjukkan bahwa KPK sedang menyelidiki kebijakan atau transaksi pertanahan selama Asnaedi menjabat di Kaltim. (RED)







