HARIANKALTIM.COM — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi meluncurkan program GRATISPOL (Gerakan Akses Total untuk Rakyat Indonesia Sejahtera dan Progresif Kalimantan Timur) yang dirancang untuk mendukung operasional sekolah serta memastikan pendidikan dapat diakses tanpa hambatan biaya.
Program ini juga mencakup berbagai bantuan, mulai dari honor dan tunjangan tenaga pendidik, pembiayaan buku, akses internet, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.
Menurut Kepala UPTD Teknologi, Komunikasi, dan Informasi Pendidikan (Tekkom dan Infodik) Dinas Pendidikan Kaltim, M. Awaluddin, GRATISPOL tidak hanya menjamin akses pendidikan yang lebih merata, tetapi juga memperhatikan kelengkapan fasilitas pembelajaran yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar.
“Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik, dari jenjang SMA/SMK/MA/SLB hingga mahasiswa S3, baik di dalam maupun luar negeri, mendapatkan pendidikan yang setara tanpa terkendala biaya. Semua biaya pendidikan, termasuk seragam sekolah untuk siswa baru, sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah,” ungkapnya dalam konferensi pers di Ruang WIEK Kantor Diskominfo Kaltim, Rabu (18/06/2025).
Pemerintah menargetkan manfaat GRATISPOL akan diterima oleh lebih dari 230.800 pelajar dan 100.000 mahasiswa hingga tahun 2030. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 2,6 triliun, dengan sebagian besar dana dialokasikan untuk mendukung operasional sekolah, pembayaran honor guru pengganti, tunjangan tenaga pendidik, serta pembiayaan pembelajaran lainnya seperti buku, akses internet, dan pemeliharaan sarana.
Untuk mendukung keberlanjutan pendidikan di jenjang SMA/SMK/MA/SLB, Pemprov Kaltim mulai menyalurkan bantuan seragam sekolah berupa satu stel pakaian, sepatu, dan tas kepada pelajar kelas X mulai tahun 2025.
Program ini akan diperluas ke kelas XI pada tahun berikutnya, dengan anggaran awal sebesar Rp65 miliar yang diproyeksikan meningkat menjadi Rp 222,7 miliar dalam lima tahun mendatang.
Selain bantuan biaya, Pemprov juga berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan membentuk sekolah unggulan di tiga daerah, yakni SMA Negeri 2 Sangatta Utara, SMA Negeri 3 Tenggarong, dan SMA Negeri 10 Samarinda.
Sekolah-sekolah ini akan menjadi pusat inovasi dan contoh dalam pengelolaan pendidikan yang transparan dan berbasis teknologi.
“Sekolah unggulan akan dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan pendekatan berbasis teknologi serta pengelolaan yang lebih transparan,” pungkas Awaluddin. (ZYN/ADV/DISKOMINFO)
ENGLISH VERSION
The East Kalimantan Provincial Government has officially launched the GRATISPOL program (Total Access Movement for a Prosperous and Progressive Indonesian People of East Kalimantan), designed to support school operations and ensure that education can be accessed without financial barriers.
This program also includes various types of assistance, ranging from teacher salaries and allowances, funding for books, internet access, to the maintenance of educational facilities and infrastructure.
According to the Head of the UPTD Technology, Communication, and Educational Information (Tekkom and Infodik) of the East Kalimantan Department of Education, M. Awaluddin, GRATISPOL not only guarantees more equitable access to education but also ensures the provision of the necessary learning facilities to support the teaching and learning process.
“This program aims to ensure that all students, from high school/vocational school to master’s and doctoral students, both domestically and abroad, receive equal education without financial constraints. All educational costs, including school uniforms for new students, will be fully covered by the government,” he stated in a press conference at the WIEK Room, Diskominfo Kaltim Office, Wednesday (18/06/2025).
The government targets that the benefits of GRATISPOL will be received by more than 230,800 students and 100,000 university students by 2030. The budget allocated for this program amounts to Rp 2.6 trillion, with a significant portion designated to support school operations, substitute teacher salaries, educator allowances, and other learning-related expenses such as books, internet access, and facility maintenance.
To support the continuity of education at the high school/vocational school levels, the East Kalimantan Provincial Government will begin distributing school uniforms, including one set of clothing, shoes, and bags, to 10th-grade students starting in 2025.
This program will be expanded to include 11th-grade students in the following year, with an initial budget of Rp 65 billion, projected to increase to Rp 222.7 billion over the next five years.
In addition to financial assistance, the provincial government is also committed to improving the quality of education by establishing model schools in three regions: SMA Negeri 2 Sangatta Utara, SMA Negeri 3 Tenggarong, and SMA Negeri 10 Samarinda.
These schools will serve as centers of innovation and examples of transparent and technology-based educational management.
“Model schools will be optimized to enhance educational quality with a technology-based approach and more transparent management,” concluded Awaluddin. (ADV/RED4-Z8/i)