HARIANKALTIM.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyiagakan saluran pengaduan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan adanya “serangan fajar” menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.
“Sebagai upaya menampung partisipasi aktif masyarakat di masa tenang ini dan antisipasi kemungkinan adanya serangan fajar, kami telah menyiapkan Saluran Siaga Pemilu melalui layanan WhatsApp,” ujar Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto di Samarinda, Minggu (11/02/2024).
Nomor WhatsApp yang disiagakan tersebut adalah 0816201128, sehingga masyarakat dapat melaporkan potensi pelanggaran pemilu melalui layanan tersebut, yakni pelanggaran di masa tenang pada 11-13 Februari ini maupun kemungkinan serangan fajar.
Jika masyarakat mengetahui adanya dugaan pelanggaran, disarankan segera melaporkan ke nomor tersebut disertai dengan bukti-bukti, termasuk lokasi dan waktu peristiwa bisa, sehingga tim dari Bawaslu segera melakukan penanganan seperti langsung mengirimkan pengawas di lokasi terdekat.
Peran aktif masyarakat sangat ia harapkan, karena melalui proaktif berbagai pihak dan masyarakat, maka Bawaslu Kaltim dapat mencegah, meminimalisasi, dan menindak potensi serangan fajar serta memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan dengan integritas tinggi.
Ia menjelaskan bahwa serangan fajar dapat diartikan sebagai pemberian uang, barang, jasa, atau materi lainnya untuk mengarahkan pemilih mencoblos salah satu pasangan calon, sehingga jika ada yang melihat seperti ini diharapkan melapor ke nomor tersebut.
“Peran serta masyarakat sangat penting untuk mencegah dan memperketat pengawasan, sehingga pihak terkait lebih cepat menindak pelanggaran. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga integritas pesta demokrasi berjalan secara jujur, adil dan berkualitas,” katanya lagi.
Bawaslu Kaltim juga telah melakukan berbagai hal terkait pengamanan pemilu, antara lain telah menggelar Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang dan Pemungutan Suara Pemilu 2024.
Kemudian rutin melakukan patroli, penetapan titik rawan, termasuk membangun hubungan dengan kelompok masyarakat atau pemuda yang terlibat dalam pengawasan partisipatif. (ANT/RED)
