HARIANKALTIM.COM – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tanggul laut raksasa atau giant sea wall/National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan masuk dalam program Quick Wins Kementerian PU.
“Quick Wins untuk mendukung program unggulan strategis kementerian/lembaga negara (K/L) lainnya meliputi pembangunan giant sea wall/NCICD, IKN, konektivitas (jalan dan jembatan), pasar rakyat, air minum, sanitasi/air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan (pariwisata, industri, area terdampak bencana, dan pengungsian),” ujar Dody dalam peringatan Hari Bakti PU ke-79 di Jakarta, Selasa (03/11/2024).
Untuk melaksanakan arahan Presiden RI, Kementerian PU telah menyusun program Quick Wins pembangunan infrastruktur untuk dilaksanakan secara sistematis dan terpadu.
Adapun program Quick Wins 3 Kementerian PU yakni Ketahanan Pangan, melalui optimalisasi manfaat bendungan yang sudah dibangun untuk melayani irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Kemudian pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas menuju sentra pangan, termasuk food estate di Kalteng, Merauke-Papua Selatan, NTT dan lain-lain.
Sedangkan Quick Wins 4 yakni mendukung Wajib Belajar 13 Tahun melalui Pembangunan dan Renovasi Sekolah/Madrasah di berbagai pelosok tanah air.
Kementerian PU menargetkan pembangunan/renovasi sekolah untuk 11.420 Unit, mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK/SLB/dan lain-lain, serta madrasah.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pantai utara Jakarta membutuhkan kehadiran investasi.
Anggaran pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara Jakarta dari wilayah Banten hingga Bekasi diperkirakan mencapai Rp123 triliun untuk delapan tahun ke depan.
AHY juga menyampaikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan. (ANT/RED)
