HARIANKALTIM.COM — Warga Kalimantan Timur kini tak perlu khawatir lagi soal biaya berobat. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan resmi menjalankan program layanan kesehatan gratis yang dapat diakses cukup dengan membawa KTP, Kartu Keluarga, atau Kartu Identitas Anak.
Program ini menjadi bagian dari kebijakan bertajuk Gratispol, yang ditujukan khusus bagi masyarakat yang belum terdaftar maupun yang tidak aktif dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kebijakan ini menyasar kelompok pekerja informal, pendatang yang belum mengurus kepesertaan, hingga warga yang sebelumnya terkendala tunggakan iuran.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, mengatakan bahwa layanan ini dirancang untuk menutup kesenjangan akses kesehatan yang selama ini masih membebani sebagian masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan seluruh fasilitas layanan kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit.
“Ketika ada warga sakit, tak perlu lagi mempertanyakan status kepesertaannya. Selama membawa identitas, layanan diberikan dulu, dan aktivasi dilakukan menyusul,” katanya dalam konferensi pers Gratispol di ruang WIEK Kantor Diskominfo Kaltim, Rabu, (18/06/2025).
Menurut Jaya, persoalan administrasi sering kali menjadi penghambat utama masyarakat dalam mengakses layanan. Banyak warga yang tinggal dan bekerja di Kaltim, namun belum terdata sebagai peserta JKN. Ada pula yang belum mendaftarkan keluarganya karena bekerja mandiri.
Untuk itu, Pemprov Kaltim menandatangani nota kesepahaman dengan BPJS agar aktivasi dapat dilakukan tanpa perlu melunasi tunggakan terlebih dahulu.
“Langkah ini diambil untuk mempercepat pemerataan cakupan kepesertaan dan menjamin tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam jangkauan layanan dasar,” jelas Jaya.
Melalui APBD 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp113 miliar guna membiayai premi bagi peserta yang belum tercover, di luar dana rutin yang mencapai Rp71 miliar.
Pemerintah juga menyiapkan Peraturan Gubernur sebagai dasar teknis program, sekaligus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan BPJS untuk memperbarui data penduduk agar lebih akurat. Dengan sistem yang lebih terbuka dan tidak birokratis, pelayanan tetap akan diberikan bahkan dalam kondisi darurat sekalipun.
“Ini bukan sekadar proyek layanan, tapi komitmen untuk memastikan keadilan dalam akses kesehatan. Kami ingin masyarakat tahu, tak ada lagi alasan takut berobat karena biaya atau administrasi,” tutup Jaya. (ZYN/ADV/DISKOMINFO)
ENGLISH VERSION
The people of East Kalimantan no longer need to worry about medical expenses. The Provincial Government, through the Health Service, has officially launched a free healthcare program that can be accessed simply by presenting an ID card, Family Card, or Child Identity Card.
This program is part of a policy called Gratispol, which is specifically aimed at individuals who are not yet registered or are inactive in the National Health Insurance (JKN) participation. The policy targets informal workers, migrants who have not yet registered, and residents who have been previously hindered by unpaid premiums.
The Head of the East Kalimantan Health Service, Dr. Jaya Mualimin, stated that this service is designed to bridge the gap in healthcare access that has been a burden for some members of the community.
In its implementation, the government is collaborating with BPJS Kesehatan and all healthcare facilities, ranging from community health centers to hospitals.
“When a resident is sick, there is no need to question their participation status. As long as they bring an identity card, service will be provided first, and activation will follow,” he said during a press conference on Gratispol at the WIEK Room of the East Kalimantan Diskominfo Office on Wednesday, June 18, 2025.
According to Jaya, administrative issues often become the main barrier for people to access services. Many residents living and working in East Kalimantan have not been registered as JKN participants. Some have not registered their families due to self-employment.
Therefore, the East Kalimantan Provincial Government has signed a memorandum of understanding with BPJS to allow activation without the need to pay off any outstanding premiums first.
“This step is taken to expedite the equitable distribution of membership coverage and ensure that no one is left out of basic service coverage,” Jaya explained.
Through the 2025 Regional Budget (APBD), the government has allocated an additional budget of IDR 113 billion to finance premiums for participants who are not yet covered, on top of the routine funding amounting to IDR 71 billion.
The government is also preparing a Governor’s Regulation as the technical foundation of the program and coordinating with the Population and Civil Registration Office and BPJS to update population data for accuracy. With a more transparent and non-bureaucratic system, services will continue to be provided even in emergency situations.
“This is not just a service project, but a commitment to ensure fairness in healthcare access. We want the public to know that there is no longer any reason to fear seeking treatment due to cost or administrative barriers,” concluded Jaya. (ADV/RED4-Z7/h)