HARIANKALTIM.COM – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) tumpah ruah di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa (20/05/2025).
Mereka menggelar aksi damai, membawa spanduk dan berorasi, menuntut kenaikan tarif yang adil serta regulasi yang lebih berpihak kepada pengemudi.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, langsung merespons aksi tersebut dengan berjanji untuk menindaklanjuti aspirasi mereka kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia.
“Ojol merupakan bagian yang sangat penting dalam perekonomian Kaltim, terutama untuk sektor UMKM. Kami akan mengadakan audiensi dan menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat karena kewenangannya ada di sana,” ujar Seno Aji saat menemui para pendemo.
Seno Aji juga mengungkapkan bahwa Pemprov Kaltim berencana mengirim surat kepada Menteri Perhubungan untuk mendorong lahirnya regulasi yang lebih jelas mengenai transportasi online.
“Program promosi yang merugikan pengemudi harus dihentikan. Namun, penyesuaian tarif juga penting agar tidak memberatkan masyarakat. Keseimbangan antara keduanya harus dijaga,” jelasnya.
Selain itu, Seno Aji menegaskan bahwa Pemprov Kaltim akan bertindak tegas terhadap aplikator yang tidak kooperatif.
“Kami akan mengirim surat peringatan terakhir kepada aplikator. Jika mereka tidak hadir atau tidak mematuhi kebijakan Pemprov, izinnya bisa dicabut,” tegasnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Irhamsyah, menambahkan bahwa tuntutan utama pengemudi ojol adalah penyesuaian tarif untuk layanan roda dua.
“Kenaikan tarif adalah kewenangan Kementerian Perhubungan. Kami akan menampung dan menyampaikan tuntutan mereka,” kata Irhamsyah.
Koordinator aksi, Ivan Jaya, yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB), menyampaikan lima tuntutan utama dalam aksi serentak yang berlangsung di seluruh Indonesia.
Adapun tuntutan tersebut antara lain: kenaikan tarif bersih untuk layanan penumpang dan barang, keadilan dalam regulasi tarif dasar, tarif bersih untuk taksi online, pengesahan undang-undang transportasi online, dan penghentian program promosi aplikator yang merugikan pengemudi.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang digagas oleh Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI) dan dilaksanakan serentak di 20 provinsi di seluruh Indonesia. (ZYN/ADV/DISKOMINFO)
ENGLISH VERSION
Hundreds of online motorcycle taxi (ojol) drivers gathered in front of the East Kalimantan Governor’s Office on Jalan Gajah Mada, Samarinda, on Tuesday (20/05/2025).
They held a peaceful demonstration, waving banners and giving speeches, demanding a fair fare increase and regulations that are more supportive of drivers.
East Kalimantan Deputy Governor, Seno Aji, immediately responded to the protest by promising to forward their aspirations to the Ministry of Transportation (Kemenhub) of the Republic of Indonesia.
“Ojol is an essential part of East Kalimantan’s economy, especially for the UMKM sector. We will arrange a meeting and convey these aspirations to the central government as it falls under their jurisdiction,” said Seno Aji when meeting with the demonstrators.
Seno Aji also revealed that the provincial government plans to send a letter to the Minister of Transportation to encourage the creation of clearer regulations regarding online transportation.
“Promotions that harm drivers must be stopped. However, fare adjustments are also important to ensure they do not burden the public. A balance between the two must be maintained,” he explained.
In addition, Seno Aji emphasized that the provincial government would take firm action against non-cooperative app operators.
“We will send a final warning letter to the app operators. If they fail to attend or comply with the provincial government’s policies, their licenses may be revoked,” he warned.
Acting Head of the East Kalimantan Transportation Agency (Dishub), Irhamsyah, added that the main demand from ojol drivers is the adjustment of fares for motorcycle services.
“Fare increases are under the authority of the Ministry of Transportation. We will gather and forward their demands,” said Irhamsyah.
The coordinator of the protest, Ivan Jaya, who is part of the Alliance of Mitra Kaltim Bersatu (AMKB), presented five main demands during the nationwide demonstration taking place across Indonesia.
The demands include: an increase in net fares for passenger and cargo services, fairness in the regulation of base fares, net fares for online taxis, the enactment of an online transportation law, and the cessation of promotional programs by app operators that harm drivers.
This action is part of a national movement initiated by the Indonesian Online Transportation Discussion Forum (FDTOI) and held simultaneously in 20 provinces across Indonesia. (ADV/RED1/a)