Kementerian Agama ternyata dianggap menyalahgunakan wewenang dengan memberikan kesempatan kepada Abu Tours memberangkatkan calon jamaah secara ilegal, padahal izinnya telah dicabut.
Hal ini merupakan salah satu dari empat maladministrasi temuan Ombudsman berkaitan kasus Abu Tours.
Temuan baru kesalahan atau penyimpangan administrasi tersebut diumumkan Ombudsman RI dalam siaran pers, Selasa 17 April 2018.
Menanggapi hal ini, Menteri Agama Lukman Hakim mengklarifikasi bahwa para jamaah tersebut sebenarnya sudah berada pada tahap tinggal berangkat.
Mereka yang akhirnya diberangkatkan dengan menambah biaya merupakan hasil mediasi Kemenag dengan jemaah Abu Tours.
“Kami meminta mitra Abu Tours untuk memberangkatkan mereka, namun mereka tetap menggunakan seragam Abu Tours,” jelas Menag dalam keterangan resmi dari Kementerian Agama RI.
Jadi Lukman menegaskan hal itu bukanlah bentuk pembiaran ataupun maladmisnistrasi, karena hanya sebagai solusi.
Hanya saja, sejauh ini solusi tersebut tampaknya tidak dirasakan seluruh korban.
Masih banyak yang belum juga diberangkatkan termasuk ribuan calon jemaahnya di Kota Samarinda.
Beberapa hari lalu, korban Abu Tour kabarnya kembali mengadukan nasib mereka ke DPRD Samarinda.
Sementara kantor cabang perusahaan tersebut di Jalan A Yani kini sudah tutup.
Bahkan pemilik bangunan tersebut memasang spanduk bahwa ruko dikontrakkan.
Terdapat secarik kertas pengumuman Abu Tours tertempel di pintu teralis yang tertutup rapat.
Tertulis: “Untuk sementara kegiatan operasional kantor dihentikan, sambil menunggu perwakilan dari kantor pusat (Abutours Makassar) datang dan operasional akan dibuka kembali”.
Jika dicermati, kalimat di atas terkesan ada yang janggal.
Sebab seolah pihak yang membuat pengumuman ini ingin memberikan harapan semu kepada korban Abu Tours bahwa kantor tersebut kelak bisa buka kembali.
Jangan sampai ini hanya janji-janji kosong yang tampaknya sukar untuk ditepati.
Semoga ada solusi yang benar-benar terbaik demi mewujudkan niat suci bagi calon Tamu-tamu Allah.
