HARIANKALTIM.COM – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ambil bagian dalam peringatan World Press Freedom Day 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.
Kegiatan ini diselenggarakan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) bersama Institute of Journalism (IIJ), mengusung tema global “Media Sustainability: Strengthening Democracy & Public Trust.”
Acara ini bertujuan memperkuat peran media dalam menjaga demokrasi dan membangun kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi digital.
SMSI hadir lewat booth pameran bertajuk “Suara Media Siber dari Daerah untuk Dunia,” yang menampilkan visi, misi, dan kontribusi organisasi dalam membela kepentingan media lokal.
Dalam pameran tersebut, SMSI menegaskan komitmen terhadap kebebasan pers dan etika jurnalistik.
Kehadiran SMSI dalam forum ini mencerminkan peran strategisnya sebagai organisasi media siber terbesar di Indonesia, dengan jaringan hingga tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.
SMSI hadir sebagai penopang keberlangsungan media yang profesional dan berintegritas.
Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, menegaskan bahwa Hari Kebebasan Pers Sedunia bukan sekadar seremoni, melainkan momentum reflektif untuk meneguhkan kembali komitmen pers dalam menjaga demokrasi.
Ia menekankan pentingnya media daerah sebagai jangkar informasi yang akurat, berimbang, dan beretika.
Firdaus juga menyampaikan bahwa SMSI tidak hanya menyatukan suara media lokal, tetapi turut mengangkat martabat jurnalisme yang cerdas, independen, dan berpihak pada kepentingan publik.
Baginya, media yang dipercaya adalah media yang menjunjung tinggi integritas.
“Kebebasan pers adalah napas demokrasi. Di tengah derasnya informasi digital, pers harus menjadi kompas moral, bukan sekadar mengejar kecepatan,” ujarnya.
Firdaus menambahkan, kekuatan jurnalisme tak hanya berasal dari pusat-pusat informasi global, tetapi juga dari media lokal yang bekerja dengan nurani, termasuk dari desa-desa dan pelosok negeri.
Ia menutup dengan keyakinan bahwa kebebasan pers bukan semata hak berbicara, melainkan juga tanggung jawab menyuarakan kebenaran dari Indonesia untuk dunia. (RED)
