HARIANKALTIM.COM, SANGATTA — Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Timur (Kutim) menegaskan bahwa pembenahan program bantuan sosial tidak bisa dilepaskan dari kualitas pendataan yang dikirim pemerintah desa. Kebijakan apa pun, menurut Dinsos, hanya akan efektif jika data awal benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.
Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito, mengatakan desa memiliki posisi paling krusial dalam rantai kebijakan. Ia menjelaskan bahwa perangkat desa adalah pihak pertama yang menentukan arah penyaluran bansos.
“Kami ini sifatnya hanya pelaksana teknis. Yang jadi fondasi itu data dari desa. Kalau perangkat desanya teliti, jujur, dan memahami kondisi masyarakatnya, maka bantuan akan sampai pada orang yang tepat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa desa bukan sekadar mengisi formulir, tetapi memegang tanggung jawab sosial. “Pendataan itu bukan administrasi semata. Di balik nama dan nomor KK, ada kehidupan orang yang bergantung pada akurasi data,” katanya.
Dinsos mencatat banyak kekeliruan penyaluran selama ini disebabkan ketidaksinkronan data antara desa dan kabupaten. Sebagian besar bukan karena manipulasi, tetapi akibat data lama yang tidak diperbarui. Ernata berharap agar perangkat desa lebih aktif memverifikasi kondisi warga secara berkala.
“Kesalahan sering terjadi bukan karena niat buruk. Tapi karena data yang lama tidak diperbarui, atau karena ada warga yang tidak melapor saat kondisi ekonomi berubah,” jelasnya.
Sistem bansos kini diarahkan berbasis akurasi, bukan sekadar jumlah penerima. Dalam beberapa kasus, Dinsos melakukan kunjungan ulang jika terdapat selisih data. Ini dilakukan untuk menjaga keadilan dan transparansi.
“Kami ingin kebijakan sosial di Kutim benar-benar dirasakan yang membutuhkan. Semua dimulai dari data yang solid,” tegas Ernata.
Dengan pendekatan ini, Dinsos menargetkan distribusi bantuan semakin presisi, mengurangi tumpang tindih data, serta menutup celah penerima fiktif. (ADV/Diskominfo Kutim/Jen).
