HARIANKALTIM.COM, SANGATTA — Di banyak keluarga berpenghasilan rendah di Kutai Timur (Kutim), kenaikan harga beras premium beberapa bulan terakhir membuat beban belanja harian ikut melonjak. Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa situasi tersebut tidak disebabkan kelangkaan, melainkan biaya distribusi yang meningkat sehingga harga di rak-rak toko ikut terdongkrak.
Achmad Dony Erviady dari Disperindag Kutim mengatakan bahwa persepsi publik sering keliru memaknai kenaikan harga sebagai tanda stok menipis. Padahal, menurutnya, gudang pemasok tetap terisi.
“Ada anggapan kalau harga naik pasti karena barang sedikit. Tapi untuk kasus kita, penyebabnya adalah lonjakan ongkos distribusi, mulai dari kapal sampai biaya angkut ke kecamatan-kecamatan jauh,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa jauh dekatnya pemukiman warga mempengaruhi biaya secara signifikan, sehingga beban ekonomi tidak dirasakan merata.
Melihat situasi tersebut, Pemkab Kutim memutuskan melakukan negosiasi terbuka dengan agen pemasok dari Surabaya, Sulawesi dan Samarinda. Tujuannya agar komponen biaya yang tidak efisien dapat ditekan dan margin keuntungan agen disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat.
“Kami mengajak mereka berdialog dari awal. Kami jelaskan dampaknya ke masyarakat, terutama kelompok rentan. Setelah ada pemahaman bersama, agen bersedia menyesuaikan biaya dan menurunkan harga,” jelas Dony.
Perubahan itu terasa di pasar: harga premium yang semula mendekati Rp19 ribu kini stabil di sekitar Rp16.800–Rp17 ribu. Penurunan ini disambut baik oleh konsumen, terutama ibu rumah tangga yang selama ini mengatur pengeluaran harian dengan ketat.
Namun pemerintah tidak berhenti pada negosiasi. Pengawasan harga di lapangan diperketat, dan pemantauan stok dilakukan secara harian. Dony mengatakan bahwa menjaga psikologi pasar sama pentingnya dengan menjaga pasokan fisik.
“Kalau masyarakat melihat stok aman, mereka tidak panik membeli. Dan kalau pedagang melihat distribusi lancar, mereka tidak berani menaikkan harga seenaknya,” ujarnya.
Menurutnya, stabilitas harga bukan hanya soal angka, tetapi tentang rasa aman masyarakat terhadap kebutuhan dasar. “Selama distribusi beras tidak terganggu, kita bisa menjaga harga tetap masuk akal,” tegasnya. (ADV/Diskominfo Kutim/Jen).
