HARIANKALTIM.COM, SANGATTA — Kebutuhan pembentukan dua pos pemadam kebakaran di setiap kecamatan Kutai Timur (Kutim) kembali mencuat dalam pembahasan peningkatan layanan pemadaman 2025. Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan (Damkar) Kutim menilai standar tersebut penting untuk membangun pola kerja yang lebih efisien, namun keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadikan implementasinya belum merata.
Kepala Damkar Kutim, Failu, mengatakan rancangan dua pos pemadam sudah disusun sejak beberapa tahun lalu. Model tersebut menempatkan satu pos sebagai unit pemadaman inti, sedangkan pos kedua bertugas sebagai pusat suplai air.
“Dengan dua pos, respon kebakaran akan jauh lebih cepat. Pos utama fokus pada pemadaman, sementara pos air memastikan seluruh armada tidak kekurangan suplai. Itu desain kerja yang ideal,” ujarnya dalam wawancara.
Namun, penerapan model tersebut belum sepenuhnya berjalan. Failu menyebut persoalan pokok berada pada ketersediaan petugas.
“Belum semua kecamatan punya formasi lengkap. Ada kecamatan yang sudah punya bangunan, tapi masih sulit menempatkan regu yang standby penuh. Kendalanya murni SDM, bukan sarana,” katanya.
Untuk mengisi kekosongan itu, Damkar Kutim mengusulkan penambahan personel melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PJLP). Skema ini dianggap lebih memungkinkan diwujudkan dalam waktu dekat dibanding menunggu rekrutmen pegawai reguler.
“Kami sudah ajukan opsi PJLP. Kalau disetujui, kami bisa mulai menempatkan petugas tambahan di wilayah-wilayah yang belum memiliki regu tetap,” terangnya.
Failu menegaskan bahwa sekalipun keterbatasan masih terasa, pelayanan di seluruh kecamatan tetap dijaga. Petugas yang ada dijadwalkan secara bergantian untuk memastikan kesiagaan tidak terputus.
“Kami mengatur pola piket lebih ketat. Keterbatasan tidak boleh menjadi alasan berhentinya layanan,” katanya.
Ia menambahkan, dua pos pemadam per kecamatan bukan sekadar target administratif, tetapi bagian dari upaya memperkuat sistem keselamatan publik.
“Pemerintah daerah, perlu segera memperhitungkan kebutuhan personel sebagai prioritas agar manajemen kebencanaan di Kutim dapat mencapai standar operasional yang lebih mapan,” tandas Failu. (ADV/Diskominfo Kutim/Jen).
