HARIANKALTIM.COM, SANGATTA — Upaya memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) di Kutai Timur memasuki babak baru. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), mulai menata ulang kebijakan dan mekanisme kerja birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok perempuan dan laki-laki. Tahun 2025 disebut sebagai momentum konsolidasi besar untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami dan menerapkan prinsip kesetaraan gender.
Kepala DP3A Kutim, Idham Cholid, mengatakan PUG tidak boleh berhenti sebagai slogan. Menurutnya, pemerintah daerah harus melihatnya sebagai metode yang melekat pada setiap proses perencanaan.
“Selama bertahun-tahun, kita sering menganggap isu gender adalah urusan perempuan saja. Padahal, PUG justru berbicara mengenai bagaimana semua kebijakan pemerintah diuji agar tidak menimbulkan ketimpangan baru. Sudut pandangnya harus berubah, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” ujarnya.
Salah satu pendekatan yang ditempuh adalah mendorong seluruh perangkat daerah untuk memasukkan analisis gender ke dalam dokumen perencanaan. DP3A menyediakan pendampingan mulai dari penyusunan data terpilah hingga rencana aksi. Sosialisasi intensif juga dipersiapkan agar pemahaman tentang gender tidak rancu dan jauh dari stigma.
“Banyak aparatur yang masih memahami gender sebatas kesetaraan jumlah. Padahal persoalannya jauh lebih luas, yaitu memberikan akses yang sama kepada semua pihak untuk menikmati hasil pembangunan,” kata Idham.
Ia mengungkap, penguatan kapasitas perempuan juga menjadi agenda khusus. Sejumlah program ekonomi produktif, pelatihan kepemimpinan perempuan, dan ruang partisipasi publik disiapkan agar perempuan Kutim dapat menampilkan potensi mereka secara lebih setara.
“Ketika perempuan bisa berperan lebih besar, kita tidak hanya bicara soal peningkatan kesejahteraan, tetapi juga ketahanan keluarga dan kualitas sosial masyarakat,” tuturnya.
Idham menilai keberhasilan PUG akan berdampak langsung pada kualitas pembangunan daerah. Ia membeberkan bahwa sejumlah studi menunjukkan daerah dengan implementasi gender yang baik memiliki tingkat efektivitas kebijakan lebih tinggi.
“PUG bukan tren, tetapi metode pembangunan yang sudah terbukti secara ilmiah,” timpal Kepala DP3A tersebut. (ADV/Diskominfo Kutim/Jen).
