HARIANKALTIM.COM, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi salah satu daerah yang dinilai berhasil menjalankan verifikasi dan validasi data pendidikan secara mandiri. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data siswa, guru, dan sarana pendidikan di lapangan tanpa menunggu pembaruan dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Mulyono, mengatakan kebijakan ini berawal dari banyaknya ketidaksesuaian antara data pusat dan kondisi riil di lapangan, khususnya terkait jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS).
“Ada siswa yang sudah aktif sekolah, tapi masih tercatat tidak sekolah di sistem nasional,” ujarnya.
Untuk memperbaikinya, Disdikbud Kutim membentuk tim lintas instansi yang melibatkan RT, PKK, Disdukcapil, dan Puskesmas. Tim ini turun langsung ke desa-desa untuk mencocokkan data satu per satu.
“Kami tidak menunggu pusat memperbaiki. Kalau datanya keliru, kebijakan juga salah arah,” kata Mulyono saat diwawancarai media ini.
Hasil verifikasi tersebut kini diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan dijadikan acuan dalam pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kutim.
Mulyono menilai langkah ini penting karena akurasi data menentukan efektivitas program pendidikan. “Kita ingin memastikan semua data benar-benar valid agar kebijakan bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Ia berharap daerah lain dapat meniru langkah Kutim yang proaktif menjaga integritas data pendidikan. “Verifikasi mandiri adalah bentuk tanggung jawab moral kita terhadap anak-anak yang seharusnya tercatat dalam sistem,” kata Mulyono. (ADV/Diskominfo Kutim/Jen).
