HARIANKALTIM.COM, SANGATTA — Pengawasan harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kutai Timur (Kutim) memasuki fase intensif setelah pemantauan menunjukkan harga jual pedagang stabil pada pekan kedua November. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memastikan harga tetap berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) dan belum ditemukan indikasi pelanggaran di lapangan.
Pemantauan dilakukan setiap hari terhadap 28 pedagang di Sangatta Utara dan Selatan. Dari inspeksi tersebut, harga SPHP kemasan lima kilogram tercatat berada di rentang Rp62.000 hingga Rp65.000. Angka itu setara Rp12.400–Rp13.000 per kilogram—masih di bawah batas acuan.
Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Kutim, Achmad Dony Erviady, mengatakan bahwa stabilnya harga berkaitan langsung dengan tingginya serapan masyarakat.
“SPHP ini cepat sekali habis. Dalam banyak kasus, stok yang datang pagi sudah berkurang signifikan di siang hari. Ketika barang bergerak cepat, pedagang tidak punya alasan untuk menaikkan harga,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pedagang umumnya mematuhi aturan karena takut sanksi, apalagi menjelang Nataru ketika pengawasan diperketat.
Dony juga menjelaskan bahwa tim pengawas memeriksa tidak hanya harga, tetapi juga potensi penyimpangan seperti pengemasan ulang atau penjualan SPHP sebagai beras premium.
“Kami minta pedagang menunjukkan bukti pembelian dari distributor, mulai dari faktur sampai nomor batch. Kemasan juga dicek satu per satu untuk memastikan tidak ada pencampuran isi. Pemeriksaan seperti ini kami lakukan setiap hari, bukan hanya menjelang hari besar,” jelasnya.
Di sisi distribusi, pemerintah meminta distributor menjaga suplai agar tidak terjadi kekosongan yang bisa memicu kenaikan harga mendadak. Pada beberapa bulan lalu, sempat terjadi jeda pasokan sehingga sebagian pedagang hanya menerima jatah terbatas.
Menurut Disperindag, stabilnya harga SPHP memiliki efek langsung terhadap pasar. Ketika harga beras terjangkau, tekanan terhadap komoditas substitusi seperti medium biasa ikut mereda. Pemerintah berharap kondisi ini terus terjaga hingga awal 2025, terutama ketika pembelian masyarakat biasanya meningkat.
“Selama suplai lancar, harga akan aman. Kami akan terus jaga ini supaya warga tetap punya pilihan yang terjangkau,” pungkas Dony. (ADV/Diskominfo Kutim/Jen).
