Ketika Anggaran Menyusut, Kutim Fokuskan Pasar Murah untuk Warga Paling Rentan

Ketika Anggaran Menyusut, Kutim Fokuskan Pasar Murah untuk Warga Paling Rentan

DISCLAIMER: Penayangan ulang sebagian atau keseluruhan berita untuk konten akun media sosial komersil harus seizin Redaksi

HARIANKALTIM.COM, SANGATTA — Di tengah tekanan fiskal yang membuat alokasi pasar murah 2026 terpangkas hampir separuh, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berupaya memastikan intervensi harga tetap menjangkau kelompok masyarakat paling rentan. Kebijakan baru ini mendorong pemerintah melakukan pemetaan ulang kebutuhan lapangan agar bantuan tidak sekadar merata, tetapi benar-benar menyasar warga yang bergantung pada program tersebut.

Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadhani, menyebut keputusan ini tidak mudah. Penurunan anggaran dari sekitar Rp10 miliar menjadi Rp5 miliar memaksa pemerintah melihat ulang kondisi sosial ekonomi tiap kecamatan.

“Kebutuhan warga Kutim itu berbeda-beda. Di beberapa wilayah, pasar murah bukan sekadar program, tapi menjadi akses utama mereka terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Menurutnya, kecamatan dengan risiko kerentanan tinggi seperti Sandaran, Busang, dan Karangan akan menjadi fokus utama karena masyarakat di wilayah itu bergantung penuh pada jalur distribusi panjang dan mahal.

“Kami tidak ingin warga di sana menghadapi harga yang tidak stabil hanya karena ruang fiskal kita menyempit. Maka pendekatannya harus berdasarkan kebutuhan nyata,” kata Nora panjang.

Selain menetapkan prioritas wilayah, pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian paket bantuan. Paket yang selama ini bernilai Rp300 ribu dengan tebusan Rp100 ribu kemungkinan dibuat bervariasi agar sesuai dengan karakteristik lokal, termasuk jarak, jumlah rumah tangga miskin, dan fluktuasi harga yang sering terjadi di wilayah pesisir atau pedalaman.

Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah memperkuat koordinasi dengan Bulog dan distributor utama. Cadangan intervensi terbatas juga disiapkan jika menjelang Ramadan atau Nataru terjadi lonjakan signifikan.

“Kami harus menyiapkan mekanisme darurat, meskipun dalam batasan fiskal yang ketat,” ujarnya.

Nora berharap skema baru ini tetap memberi ruang keadilan bagi masyarakat kecil. “Intinya, mereka yang paling rentan harus tetap terlindungi,” tutupnya. (ADV/Diskominfo Kutim/Jen)

Permintaan ralat, koreksi, revisi maupun hak jawab, silakan WA 0821-522-89-123 atau email: hariankaltim@ gmail.com