HARIANKALTIM.COM, SANGATTA — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah efisiensi dengan merangkum tiga kegiatan pembinaan jasa konstruksi dalam satu agenda besar. Program yang memadukan sosialisasi, sertifikasi, dan pelatihan tersebut digelar beberapa waktu lalu di Gedung Serba Guna Kutim sebagai upaya mempercepat pemenuhan kompetensi pelaku usaha konstruksi di daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia, mengatakan penyatuan agenda dilakukan setelah mempertimbangkan kebutuhan pembinaan yang terus meningkat, sementara alokasi anggaran dan waktu kegiatan tahun berjalan terbatas.
“Kami memilih format terpadu agar pembinaan tetap berjalan efektif tanpa mengurangi substansi,” ujarnya.
Dalam kegiatan itu, PUPR memusatkan perhatian pada peningkatan kompetensi pelaku jasa konstruksi, terutama tenaga kerja yang belum tersertifikasi. Joni menyebut sertifikasi menjadi elemen penting karena menjadi dasar legalitas pekerja konstruksi yang terlibat dalam berbagai proyek pemerintah.
“Penguatan SDM menjadi kunci. Mutu konstruksi tidak hanya soal material, tapi dimulai dari kompetensi orang yang bekerja di lapangan,” kata Joni.
Hingga 2025, PUPR mencatat 1.116 tenaga konstruksi telah lulus sertifikasi dari 1.228 pendaftar, sedangkan tenaga ahli yang tersertifikasi mencapai 118 orang. Pemerintah menargetkan pemenuhan minimal 50 persen tenaga kompeten pada 2029.
“Masih ada ruang percepatan. Karena itu pembinaan kami satukan agar lebih efisien,” tambahnya.
Tantangan di lapangan juga menjadi pertimbangan. Banyak pekerja konstruksi berasal dari luar Kutim sehingga tidak memiliki KTP daerah. Untuk mengatasi hal ini, PUPR menggunakan surat domisili lima tahun sebagai syarat administrasi. Kebijakan jemput bola juga dilakukan untuk menjangkau tenaga di jenjang dasar yang kesulitan mengikuti pelatihan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim yang mewakili bupati menegaskan pentingnya kegiatan tersebut untuk menjaga mutu pembangunan. Ia menyampaikan bahwa proyek infrastruktur membutuhkan SDM yang kompeten dan sistem pembinaan yang kuat.
“Fondasi konstruksi selalu dimulai dari manusianya. Kalau kompetensinya baik, kualitas bangunan ikut meningkat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa agenda ini sejalan dengan program prioritas Pemkab Kutim dalam pemerataan infrastruktur dari pesisir hingga pedalaman.
“Pembinaan terpadu seperti ini memperkuat pondasi pembangunan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tutupnya. (ADV/Diskominfo Kutim/Jen)
