HARIANKALTIM.COM – Anggota Komisi I meminta agar Pemprov membentuk aliansi pengawasan aktifitas pertambangan di Kaltim.
Anggota Komisi I, M Udin mengungkapkan aliansi pengawasan aktifitas tambang ini diperuntukan atas dasar masih banyaknya perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang.
“Tidak banyak yang menutup Void bekas tambang atau melakukan penghijauan kembali di wilayah bekas tambang tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Golkar tersebut mengatakan seharusnya perusahaan tambang memang harus bertanggung jawab penuh terhadap penutupan void dan mengembalikan fungsi lahan dengan AMDAL yang sudah disetujui.
“Contohnya seperti PT Teguh Sinar Abadi (TSA) yang sudah memasuki fase aktivitas pasca tambang pada tahun ini,” katanya.
Udin berharap pemerintah dapat dengan tegas menurunkam kebijakan-kebijakan. Untuk sama-sama memastikan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan khusunya di Kaltim untuk menjalankan kewajibannya
“Void memang harus ditutup, kecuali ada permintaan dari masyarakat untuk memanfaatkannya untuk budidaya ikan atau air bersih,” tutupnya. (ADV/SIKO)