HARIANKALTIM.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan denda Rp2,7 miliar kepada PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) pada 6 November 2026.
Sanksi tersebut berkaitan dengan persoalan penyajian laporan keuangan dan pencatatan aset perusahaan.
Dari informasi yang dihimpun Hariankaltim.com, ASLI ternyata memiliki sejumlah pekerjaan bernilai puluhan miliar rupiah dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur, termasuk proyek jalan tol menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Berdasarkan publikasi perusahaan, ASLI terlibat dalam pekerjaan struktur Jembatan Pulau Balang dan pemancangan steel sheet pile pada proyek Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang–KKT Kariangau.
Manajemen ASLI mengungkapkan pekerjaan tersebut melalui publikasi perusahaan pada 4 April 2024.
Keterlibatan ASLI dalam proyek IKN juga dilakukan melalui anak usahanya, PT Bumi Prima Konstruksi (BPK).
Pada Juli 2024, BPK memperoleh dua kontrak pekerjaan dengan total nilai Rp23 miliar.
Kontrak pertama senilai Rp10 miliar berasal dari HUTAMA-MODERN-BCK KSO. Sedangkan kontrak kedua senilai Rp13 miliar diberikan HK-WIKA-BAP KSO.
Kedua pekerjaan tersebut berada dalam proyek Jalan Bebas Hambatan IKN Segmen Pulau Balang–SP Riko.
Lingkup pekerjaannya meliputi pemasangan beton pracetak (precast) dan girder untuk struktur jembatan.
Dengan demikian, proyek bernilai Rp23 miliar tersebut merupakan kontrak anak usaha, bukan kontrak langsung ASLI.
DUA KALI DIDENDA
Di luar aktivitas bisnisnya di IKN, ASLI menghadapi persoalan dalam penyajian laporan keuangan.
Dalam pengumuman tertanggal 6 November 2026, OJK menjatuhkan dua sanksi administratif kepada perusahaan. Masing-masing berupa denda Rp1,35 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp2,7 miliar.
OJK menemukan aset bernilai material dalam Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) 2024, Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2024, dan LKTT 2025 yang nilai serta informasinya tidak dapat diyakini keandalannya berdasarkan dokumen pendukung.
Salah satu persoalan yang disorot berkaitan dengan pengakuan aset tetap. OJK menilai penyajian aset tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
Sanksi juga dijatuhkan kepada tiga direksi ASLI, yakni Sulistiono, Yudra Saputra, dan Didik Hariyanto. Ketiganya dikenai denda Rp645 juta secara tanggung renteng.
Selain direksi, Akuntan Publik Arief Prima yang mengaudit laporan keuangan ASLI tahun buku 2024 juga dikenai denda Rp107,5 juta.
OJK menilai auditor melanggar sejumlah ketentuan dan standar audit. Pelanggaran tersebut antara lain berkaitan dengan prosedur pemeriksaan, pengumpulan bukti, dokumentasi, serta penyampaian kelemahan pengendalian internal.
Jika dijumlahkan, sanksi terhadap perusahaan, direksi, dan auditor mencapai Rp3,4525 miliar. (RED)





