HARIANKALTIM.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menegur Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, buntut polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, mengaku telah meminta klarifikasi langsung dari Rudy pada Jumat (27/02/2026). DPP meminta kadernya tersebut lebih peka terhadap aspirasi publik dan mengedepankan efisiensi.
“Kami mengingatkan agar standar kemewahan pribadi tidak dijadikan parameter fasilitas negara,” ujar Sarmuji.
KONTRADIKSI DATA
Meski telah diklarifikasi, muncul ketidaksesuaian data mengenai waktu penetapan anggaran kendaraan mewah tersebut.
Sarmuji menyebut Rudy mengklaim anggaran sudah “diketok” sejak 2024 dengan sistem inden.
“Penjelasan Gubernur, anggaran ini diputuskan tahun 2024 namun unitnya harus inden karena spek khusus. Tapi apa pun, kita harus mengukur dengan kondisi rakyat,” ungkap Sarmuji, dilansir Detik.
Namun, klaim “warisan 2024” tersebut berbeda dengan keterangan Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setprov, Andi Muhammad Arpan yang menyebut pengadaan direncanakan dan baru dilaksanakan pada November 2025 melalui skema APBD Perubahan.
Pernyataan Andi ini mengonfirmasi bahwa alokasi dana jumbo tersebut merupakan usulan baru di penghujung tahun 2025, bukan keputusan dari tahun sebelumnya sebagaimana diklaim Gubernur kepada partainya.
Sebelumnya, Rudy membela pengadaan ini dengan alasan menjaga marwah Kaltim sebagai etalase IKN. Namun, argumen tersebut kini terbentur instruksi Kemendagri yang mewajibkan kepala daerah memperketat belanja barang dan jasa di tengah kondisi ekonomi nasional. (RED)
