HARIANKALTIM.COM – DPRD Kaltim menyerukan Pemerintah Pusat untuk dapat lebih transparan terhadap investasi di Kawasan Ibu Kota Nusantara.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengungkapkan bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam menjalankan proses pembangunan, terutama proyek besar seperti IKN.
“Hari ini semua keuangan harus transparan dan akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya Jumat (27/10/2023).
Nidya mengatakan tanpa transparansi, risiko terjadinya penyimpangan dalam penegakan hukum menjadi lebih besar.
“Kita berharap sinergitas antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Otorita IKN melakukan hal tersebut secara maksimal,” jelasnya.
Nidya menegaskan bahwa transparansi penting. Karena transparansi untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana pemerintah mengelola administrasinya dengan baik.
“Seperti misalnya izin usaha yang dikeluarkan pemerintah, sehingga warga mengetahui mekanisme perizinan tersebut,” tutupnya. (ADV/SIKO)