SOROTAN
FAM Resmi Laporkan Kasus Miliaran Baznas Kaltim ke Kejaksaan        Salah Satu SPBU Baru di Samarinda Diduga Langgar Aturan      Kontraktor Curhat Setoran Naik Jadi 15 Persen      Warga Tetangga PDAM Ngaku Tak Pernah Dapat Bantuan CSR      Ada Tulisan Parkir Gratis, Tapi Jukir di Minimarket Masih Dibiarkan
Event  

HUT Pidsus 2021, Jaksa Agung Sentil Kualitas Penanganan Perkara Korupsi di Daerah

HUT Pidsus 2021, Jaksa Agung Sentil Kualitas Penanganan Perkara Korupsi di Daerah

Jaksa Agung Burhanuddin masih melihat adanya “gap” kualitas penanganan perkara di Kejaksaan Agung dan satuan kerja di daerah. 

“Jangan sampai terlalu ada timpang, ketika Pidsus Kejaksaan Agung berlari dengan cepat, tapi Pidsus di daerah masih lambat dan akhirnya jauh tertinggal,” ujar Jaksa Agung.

Sentilan ini disampaikannya saat memberikan arahan secara virtual pada peringatan HUT Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) ke-39 Tahun 2021 dari ruang kerjanya di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (29/12/2021).

Makanya, sambung dia, baik di pusat maupun di daerah, Bidang Pidsus harus mempunyai satu nafas yang sama dalam pemberantasan Tipikor.

KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA

Ia berharap seluruh jajaran Pidsus, khususnya di daerah untuk menjadikan momen bersejarah ini sebagai tonggak perubahan mindset penanganan perkara Tipikor ke arah ada tidaknya kerugian perekonomian negara.

Ini berkaitan putusan Mahkamah Agung No 4952K/Pid.Sus/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang memutus terdakwa Irianto yang diadili di dalam perkara tindak pidana korupsi Impor Tekstil.

“Keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen Bidang Pidsus Kejagung dalam membuktikan adanya kerugian perekonomian negara sebagai bentuk terobosan hukum yang harus terus dilakukan,” tukasnya.

Karena sebagaimana diketahui bersama bahwa kerugian yang dimaksud di dalam Undang-Undang (UU) Tipikor bukan hanya terkait dengan kerugian keuangan negara saja, namun juga kerugian perekonomian negara.

Di bagian lain dikatakan, ke depan masih banyak tantangan lebih sulit harus dihadapi Bidang Pidsus.

Antara lain Revisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Salah satunya memberi dampak dan perubahan strategis dalam Bidang Pidsus terkait adanya kewenangan Jaksa Agung untuk menetapkan penggunaan denda damai (schiking) terhadap pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan atau tindak pidana ekonomi lainnya.

Selain itu, penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik.

Makanya, Jaksa Agung menyampaikan tantangan tersebut harus direspon dengan cepat dan tepat. 

“Lakukan penanganan tindak pidana korupsi serta tindak pidana khusus lainnya secara profesional dan tidak gaduh, lalu optimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. Siapkan instrumen penunjang, dan tingkatkan sarana dan prasarana termasuk kemampuan SDM,” pesannya.

Setelah memberikan sambutan, Jaksa Agung menandatangani Surat Keputusan Mars Pidsus Cerdas Pasti Bisa dan Hymne Pidsus serta dilanjutkan pemotongan tumpeng sebagai syukuran yang diberikan kepada jaksa termuda dari Bidang Pidsus Kejaksaan Agung. 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan.

Dan sebelumnya telah dilakukan swab antigen serta memperhatikan 3 M. 

Acara dihadiri para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, para Sekretaris Jaksa Agung Muda dan Sekretaris Badan Diklat, dan para pejabat eselon II dan III di lingkungan Jaksa Agung Muda Pidsus.

Diikuti pula secara virtual yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) beserta Asisten Pidsus dan jajaran Pidsus serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kasi Pidsus beserta jajaran, Kepala Cabang Kejari beserta jajaran Pidsus dari kantor masing-masing. (AI)