HARIANKALTIM.COM – Jalan poros yang menghubungkan Kecamatan Muara Jawa dan Sangasanga kembali lumpuh akibat banjir pada Senin (02/02/2026).
Meski durasi hujan tergolong singkat, genangan air setinggi 40–60 cm merendam perbatasan Kelurahan Dondang dan Muara Kembang, memutus akses kendaraan roda dua dan menghambat distribusi logistik di wilayah Kutai Kartanegara.
Berdasarkan penelusuran dan pencocokan data spasial, banjir ini diduga kuat bukan sekadar anomali cuaca, melainkan dampak langsung dari perubahan bentang alam di kawasan hulu.
Berdasarkan hasil overlay peta izin, jalur jalan, dan arah aliran air (catchment area), terdapat dua perusahaan yang memiliki kedekatan spasial dengan jalur limpasan air menuju jalan poros:
CV Prima Mandiri: Beroperasi di wilayah Kelurahan Dondang.
PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN): Beroperasi di wilayah Kelurahan Jawa dan Muara Kembang.
Kondisi perbukitan di area konsesi tersebut menunjukkan hilangnya vegetasi penutup (terkupas), yang secara teknis mempercepat aliran air permukaan (run-off) langsung ke badan jalan tanpa hambatan alami.
Penelusuran melalui Minerba One Map Indonesia (MOMI) Kementerian ESDM menunjukkan bahwa titik banjir berada tepat di bawah klaster aktivitas pertambangan batu bara.
- Kedekatan Konsesi: Peta izin menunjukkan konsesi milik CV Prima Mandiri berada pada posisi paling dekat dengan jalur limpasan air yang mengarah ke badan jalan.
- Kondisi Fisik: Di area hulu, vegetasi penutup perbukitan tampak terkupas, menyisakan tanah terbuka yang kehilangan daya serap air.
- Dampak Hilir: Akibat hilangnya catchment area (daerah tangkapan air), curah hujan langsung berubah menjadi limpasan permukaan (run-off) yang membawa material sedimen ke jalan poros.
DAMPAK
Banjir berulang ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga memicu kerugian negara secara sistemik. Kerusakan struktur aspal akibat rendaman air memaksa pemerintah melakukan perbaikan berulang menggunakan APBD/APBN.
”Sekarang hujan sebentar saja air langsung naik. Tidak ada lagi penahan di atas,” ujar Nurhayati, warga Muara Kembang.
MINIM AUDIT
Hingga saat ini, belum ada hasil audit lingkungan terbuka dari Pemerintah Provinsi Kaltim maupun Kabupaten Kutai Kartanegara terkait pengelolaan air di kawasan konsesi tersebut. Pemerintah kecamatan sejauh ini hanya mengidentifikasi curah hujan sebagai penyebab utama, tanpa menyentuh evaluasi tata guna lahan di perbukitan.
Warga dan pengguna jalan mendesak adanya investigasi teknis terhadap sistem drainase tambang (Sump) dan kolam pengendap lumpur (Settling Pond) di wilayah hulu. Penanganan “tambal sulam” pada badan jalan dinilai sia-sia jika akar masalah di kawasan tangkapan air tidak dibenahi. (RED)
