HARIANKALTIM.COM, SANGATTA — Pola penggunaan LPG bersubsidi di Kutai Timur menggambarkan persoalan struktural yang tidak dapat diselesaikan melalui penambahan pasokan semata. Di balik ramainya permintaan gas melon, pemerintah daerah melihat adanya ketimpangan konsumsi antara kelompok berhak menerima subsidi dan kelompok ekonomi mampu yang tetap memilih tabung 3 kilogram. Situasi inilah yang membuat pasar tampak tidak stabil meski distribusi berjalan normal.
Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Kutim, Achmad Dony Erviady, menyebut bahwa tabung 3 kilogram diperlakukan sebagai opsi ekonomis karena harga awalnya rendah.
“Namun dari sudut pandang efisiensi energi, tabung 12 kilogram ataupun Bright Gas 5,5 kilogram justru lebih ideal. Tabung kecil itu cepat habis. Tabung besar bisa digunakan jauh lebih lama,” ucapnya.
Fenomena ini menciptakan paradoks: gas subsidi yang didesain untuk keluarga rentan justru lebih sering diborong rumah tangga mampu yang ingin menekan biaya bulanan. Pola itu kemudian mendorong lonjakan permintaan tidak wajar pada data distribusi. Ketika angka permintaan melampaui kalkulasi rumah tangga miskin dan UMKM kecil, distribusi tampak timpang meski stok tersedia. Dampaknya adalah kelangkaan semu yang dapat memicu rumor dan kepanikan pasar.
Lebih jauh, kecenderungan tersebut memperlihatkan bahwa desain subsidi energi di daerah konsumen seperti Kutai Timur sangat bergantung pada perilaku masyarakat. Selama kelompok mampu tetap menggunakan LPG 3 kilogram, program subsidi tidak akan mencapai efektivitasnya.
“Kami dorong perubahan ini dengan kampanye kesadaran publik serta imbauan kepada ASN dan pelaku usaha besar agar beralih ke LPG non-subsidi,” kata Dony.
Pertamina dan Disperindag kini memperkuat koordinasi untuk memantau alur distribusi lebih ketat, terutama pada pangkalan yang rawan pembelian tidak wajar. Selain memastikan harga sesuai ketentuan, pemerintah mempertimbangkan langkah penertiban bila penggunaan subsidi melampaui kategori penerima manfaat.
Dony menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini bergantung pada perilaku kolektif masyarakat Kutim. “Kalau yang mampu beralih ke LPG besar, maka distribusi subsidi akan kembali tepat sasaran,” pungkasnya. (ADV/Diskominfo Kutim/Jen).
