HARIANKALTIM.COM — Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud mengeluarkan peringatan keras terhadap 35 perusahaan yang masuk kategori “rapor merah” dalam penilaian Program PROPER 2025.
Di hadapan peserta peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Senin (23/06/2025), Rudy menyatakan bahwa pemerintah siap mencabut izin operasi perusahaan-perusahaan yang tak menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan lingkungan.
“Kalau sampai tahun depan tidak ada perubahan, izinnya kami cabut. Ini harus jadi peringatan serius,” kata Rudy dalam sambutannya di Pendopo Odah Etam.
Program Proper yang dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta didukung Pemprov Kaltim menjadi tolak ukur komitmen dunia usaha terhadap pelestarian lingkungan.
Dari data terbaru, sebanyak 15 perusahaan memperoleh peringkat emas, 25 hijau, dan 240 biru. Namun, 35 perusahaan tercatat dalam kategori merah dan dianggap perlu mendapat perhatian lebih.
“Kalau kita tidak bisa dievaluasi, maka akan dibinasakan. Perusahaan tidak boleh hanya berorientasi pada profit, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar,” tegas Rudy.
Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi Kaltim akan memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada perusahaan-perusahaan yang ingin berbenah. Namun demikian, Rudy menegaskan bahwa penghargaan dan pengakuan tidak akan berarti tanpa diiringi perbaikan nyata.
“Evaluasi ini bukan untuk mempermalukan, tapi untuk jadi cermin. Kami ingin Kalimantan Timur menjadi etalase Indonesia masa depan. Maka semua pihak harus ikut menjaga lingkungan,” pungkasnya. (ZYN/ADV/DISKOMINFO)
ENGLISH VERSION
East Kalimantan Governor Rudy Mas’ud issued a stern warning to 35 companies categorized as having a “red report card” in the 2025 PROPER Program assessment.
In front of the World Environment Day participants on Monday (23/06/2025), Rudy stated that the government is ready to revoke the operating permits of companies that fail to show improvement in environmental management.
“If there is no change by next year, we will revoke their permits. This must be a serious warning,” Rudy said in his speech at the Pendopo Odah Etam.
The PROPER Program, assessed by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) and supported by the East Kalimantan Provincial Government, serves as a benchmark for the business world’s commitment to environmental conservation.
According to the latest data, 15 companies received a gold rating, 25 received a green rating, and 240 received a blue rating. However, 35 companies are categorized as red and are deemed to require more attention.
“If we cannot be evaluated, we will be eradicated. Companies must not only focus on profit but also on their impact on the environment and the surrounding community,” Rudy emphasized.
He added that the East Kalimantan Provincial Government will provide guidance and facilitation to companies that wish to improve. However, Rudy stressed that awards and recognition will be meaningless without real improvements.
“This evaluation is not meant to embarrass, but to serve as a mirror. We want East Kalimantan to be the showcase for Indonesia’s future. Therefore, all parties must contribute to protecting the environment,” he concluded. (ADV/RED5-Z10/e)