HARIANKALTIM.COM, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan program penyediaan rumah layak huni masuk sebagai salah satu prioritas pembangunan jangka menengah. Target membangun 1.000 rumah layak huni dalam lima tahun telah difinalkan sebagai angka kerja pemerintah daerah, yang menurut Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, disusun berdasarkan kapasitas fiskal dan kemampuan teknis lapangan.
Mahyunadi menjelaskan bahwa pemerintah tidak ingin menetapkan target yang terlalu besar namun sulit dieksekusi. Karena itu, angka 1.000 unit dipilih sebagai batas realistis sambil tetap memberi ruang percepatan apabila dukungan anggaran memungkinkan. Ia menyebut pendekatan ini penting agar alokasi dana pembangunan tidak membebani struktur anggaran daerah.
“Target 1.000 rumah ini sudah melalui perhitungan. Program ini terukur dan bisa dicapai tanpa melampaui kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Pemkab Kutim juga menyiapkan mekanisme verifikasi penerima agar pembangunan rumah tepat sasaran. Dinas terkait akan melakukan pendataan ulang terhadap warga berpenghasilan rendah, khususnya mereka yang tinggal di rumah semi permanen, kawasan rawan bencana kecil, atau bangunan yang dinilai tidak memenuhi standar kesehatan. Pemerintah ingin memastikan penerima manfaat benar-benar adalah kelompok rentan yang membutuhkan peningkatan kualitas hunian.
Selain dana APBD, pemerintah membuka opsi kolaborasi dengan pihak ketiga seperti perusahaan tambang, perusahaan perkebunan, dan lembaga filantropi. Skema bantuan dapat berupa pendanaan langsung, dukungan material, maupun bantuan tenaga konstruksi. Menurut Mahyunadi, sinergi multipihak akan mempercepat pencapaian target dan mengurangi beban anggaran daerah.
“Kami tidak menutup ruang kerja sama. Kalau ada bantuan pihak luar, pencapaian bisa lebih cepat,” ujarnya.
Program rumah layak huni juga dihubungkan dengan agenda misi pembangunan daerah 2024–2028, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar. Pemerintah ingin memastikan pembangunan fisik beriringan dengan pemberdayaan ekonomi warga, termasuk mendorong pekerja lokal terlibat sebagai tenaga bangunan.
Mahyunadi menegaskan bahwa prinsip utama dalam program ini adalah konsistensi. Pemerintah ingin semua program yang telah memiliki alokasi anggaran benar-benar dijalankan hingga tuntas.
“Yang sudah dianggarkan harus berjalan. Rumah layak huni ini termasuk yang wajib dipastikan selesai sesuai target,” tutupnya. (ADV/Diskominfo Kutim/Jen).
