HARIANKALTIM.COM, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mencatat langkah penting dalam penanganan stunting. Berdasarkan survei kesehatan daerah tahun 2025, prevalensi stunting di Kutim turun menjadi 13,8 persen. Angka tersebut bukan hanya menembus target nasional 14 persen, tetapi turut menunjukkan konsistensi kebijakan pemerintah daerah sejak 2022 yang kala itu masih mencatat angka 21 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Sumarno, mengatakan capaian tersebut merupakan bukti bahwa pendekatan terstruktur lintas sektor dapat bekerja secara efektif. Ia menekankan bahwa penurunan stunting tidak bisa ditangani satu dinas saja. Kolaborasi antara Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, TP-PKK, pemerintah desa, dan sektor kesehatan menjadi faktor utama.
“Stunting merupakan persoalan multidimensi. Ia terkait gizi, pola asuh, kesehatan ibu hamil, hingga sanitasi keluarga,” ujarnya.
Menurut Sumarno, titik berat intervensi berada pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Melalui posyandu, pemerintah memantau kondisi ibu hamil dan balita secara lebih ketat. Paket makanan tambahan, tablet tambah darah, edukasi gizi, hingga pemeriksaan kehamilan berkala digencarkan sepanjang 2023–2025. Model ini memastikan intervensi tidak dilakukan sporadis, tetapi berkelanjutan.
Kutim juga memperkuat basis data gizi melalui sistem pencatatan digital untuk mengetahui perkembangan di tiap desa. Data tersebut digunakan dalam rapat koordinasi bulanan untuk menentukan wilayah yang harus diberi intervensi tambahan.
Fokus berikutnya adalah remaja putri. Melalui program Gerakan Remaja Sehat Bebas Anemia, pemerintah menyasar sekolah menengah untuk memberikan tablet darah dan edukasi gizi.
“Kami ingin menciptakan generasi yang siap secara kesehatan sebelum memasuki usia menikah. Pencegahan tidak bisa menunggu anak lahir,” kata Sumarno.
Ia menyebut tantangan terbesar setelah keberhasilan ini adalah menjaga konsistensi. Stunting dapat meningkat kembali jika intervensi dihentikan. Karena itu, edukasi keluarga, perbaikan sanitasi, dan pemenuhan pangan lokal bergizi menjadi prioritas kebijakan tahun 2026.
“Kami ingin capaian ini tidak berhenti pada angka survei, tetapi menjadi pola hidup sehat di keluarga Kutim,” tutup Sumarno. (ADV/Diskominfo Kutim/Jen)
